Mendagri Tito Bantah Ingin Kembalikan Pilkada ke DPRD
Mantan Kapolri ini menuturkan evaluasi sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah agar objektif. Dia mengusulkan, sebaiknya evaluasi dilakukan oleh akademisi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan dirinya tidak pernah meminta pilkada langsung dikembalikan ke mekanisme DPRD. Dia mengaku hanya ingin mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.
"Saya tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa evaluasi akan kembali kepada pilkada DPRD. Tidak pernah sekalipun saya mengatakan tidak setuju pilkada langsung. Tapi yang ditulis macem-macem," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Bagaimana Pilkada serentak dijalankan? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.
-
Bagaimana proses tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak? Berikut kami rangkum penjelasan kapan Pilkada serentak dilaksanakan, tahapan, manfaat, hingga tantangannya, bisa disimak.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
Dia menilai, pelaksanaan pilkada langsung memang perlu dievaluasi. Pasalnya banyak dampak negatif mulai dari potensi konflik hingga biaya politik yang tinggi.
"Tapi dalam perjalanan, saya sampaikan, tidak menutup mata ada ekses juga yang berdampak negatif. Salah satunya potensi konflik. Saya pernah Kapolda di Papua dua tahun, Kapolda Metro juga. Pernah liat bagaimana peta potensi konflik terjadi, iya. Masa kita katakan tidak ada?" ungkapnya.
Mantan Kapolri ini menuturkan evaluasi sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah agar objektif. Dia mengusulkan, sebaiknya evaluasi dilakukan oleh akademisi.
"Saya sampaikan kita siap melaksanakan itu. Tapi saya engga setuju balitbang. Balitbang punya anggaran, tapi jangan balitbang melakukan. Nanti subjektif kalau pemerintah. Sebaiknya akademisi think tank, yang dikenal objektif," ujarnya.
Kekurangan Pilkada Lewat DPRD
Tito menilai pelaksanaan pilkada melalui DPRD juga memiliki banyak kekurangan. Salah satunya sulit memunculkan calon kepala daerah yang berasal dari independen.
"Kalau itu dilakukan, yan asimetris, yang langsung gimana caranya? Katanya kembali ke DPRD. DPRD juga ada masalah. Transaksional. Terus bagaimana berikan kesempatan kepada calon inkumbent supaya bisa maju tanpa parpol," tandasnya.
(mdk/fik)