Menkum HAM Diminta Perketat Pengawasan Dokumen Kerja Tenaga Kerja Asing
Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan seluruh Tenaga Kerja Asing (TKA) punya kelengkapan dokumen izin bekerja di Indonesia. Dia meminta jika TKA itu tidak memiliki dokumen izin bekerja lengkap harus di deportasi.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan seluruh Tenaga Kerja Asing (TKA) punya kelengkapan dokumen izin bekerja di Indonesia. Dia meminta jika TKA itu tidak memiliki dokumen izin bekerja lengkap harus di deportasi.
"Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) harus bekerja maksimal dalam masa ini untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen TKA yang sudah bekerja di negeri kita. Kalau memang dokumennya belum sebagai pekerja. Ini saatnya kita mendeportasi besar-besaran TKA yang tidak memiliki izin kerja di Indonesia," kata Syafi'i saat komisi III rapat dengan Menkum HAM Yasonna Laoly, Rabu (1/4).
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Di mana permasalahan tentang tenaga kerja terjadi? Susahnya cari Kerja di Indonesia Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di Tanah Air Tak hanya karena lapangan kerja yang minim, rendahnya kemampuan pribadi juga jadi sebab kesulitan mencari pekerjaan
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Siapa yang menyampaikan solusi mengatasi kesenjangan pasar kerja di hadapan Komisi IX DPR? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I DPR RI, pada Selasa (14/11/2023).
Kemudian, kepada Yasonna, Syafi'i menyindir Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kerap membela TKA. Untuk diketahui, Luhut pernah membela kedatangan 49 TKA asal China di Kendari dan tidak ada salah prosedur. Padahal, TKA tersebut datang menggunakan visa kunjungan dan bukan izin bekerja.
"Banyak sekali TKA yang saya sangat heran selalu dibela saja oleh menteri Luhut ini, saya enggak mengerti ini kepentingan menteri Luhut ini bela saja tenaga kerja asing. Yang mereka itu melakukan pekerjaan di negeri kita tapi dengan izin tidak sebagai tenaga kerja," tutur Syafi'i.
"Dan Pak Menteri (Yasonna) enggak usah takutlah dengan Pak Luhut. Karena ini memang kewenangan Pak Menteri bukan kewenangan Pak Menko Maritim dan Investasi," ujar dia.
Politikus Partai Gerindra itu lalu mengapresiasi Yasonna telah mengeluarkan Permenkum HAM Nomor 11 tentang larangan sementara WNA masuk Indonesia guna mencegah virus corona. Seiring hal itu, Syafi'i minta Kemenkumham memeriksa kelengkapan dokumen bekerja TKA yang ada Indonesia.
"Nah. Mumpung ini Pak Menteri. Mumpung ini karena Pak menteri dengan keputusannya yang saya apresiasi menutup semua kemungkinan masuknya TKA yang baru," tuturnya.
Baca juga:
Ditolak Warga Aceh, 7 TKA Asal China Terbang Kembali ke Jakarta
39 WN China Tiba di Bintan, Larangan WNA Masuk RI Baru Berlaku 2 April
Hari Ini Puluhan TKA China Berlabuh di Kabupaten Bintan
Ada Virus Corona, Pemerintah Hentikan Sementara Pengiriman TKI Mulai 26 Maret
Moeldoko: Kartu Prakerja Realisasi Janji Kampanye Presiden Jokowi
Begini Tata Cara Mendaftar Jadi Peserta Kartu Prakerja