Menteri Hadi Serahkan Sertifikat Tanggul NCICD ke Pj Gubernur DKI Jakarta
Hadi mengatakan, selain persoalan tanah, masih banyak permasalahan lainnya yang harus bersama-sama diselesaikan di DKI Jakarta. Seperti permasalahan sampah, banjir dan kemacetan.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) pada lokasi pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk kawasan Kelurahan Cilincing dan Kalibaru.
Hadi mengatakan, selain persoalan tanah, masih banyak permasalahan lainnya yang harus bersama-sama diselesaikan di DKI Jakarta. Seperti permasalahan sampah, banjir dan kemacetan.
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo akan pensiun? Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebentar lagi akan pensiun dari jabatannya. Laki-laki yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu 20 Mei 2020 sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ke-23 akan pensiun pada pertengahan tahun ini.
-
Apa yang dilakukan Hadi Tjahjanto saat bertemu dengan keluarga prajurit TNI? Hadi juga sempat menceritakan perjuangan menjadi anak Kopral. "Tahu enggak Ibu-Ibu, dulu Bapak saya pangkatnya apa? Bapak saya pangkatnya Kopral. Tapi Bapak saya bisa menyiapkan saya ternyata bisa menjadi Menkopolhukam. Ya karena sekolah dan doa dari Ibu tiap hari," ungkapnya.
-
Kapan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir? Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir pada 7 Januari 1905, di Cepu, Jawa Tengah.
-
Apa yang dilakukan Hadi Tjahjanto kepada anggota Marinir? “Marinir? Coba saya cek marinir beneran apa enggak,” kata Hadi Tjahjanto.
“Sertifikat HPL tanggul penahan banjir ini adalah upaya yang bisa kita lakukan supaya Jakarta terhindar dari masalah banjir,” katanya di Jakarta, Jumat (19/5).
Dia menjelaskan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi visi besar Presiden Jokowi telah memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi sebesar Rp5.219 triliun. Dan DKI Jakarta menyumbang Rp120 triliun.
“Pada tahun 2022, nilai ekonomi yang didapat dari PNBP, Hak Tanggungan, Peralihan Hak, dan BPTHB di Jakarta mencapai Rp120 triliun. Potensi yang sangat besar sekali,” ujarnya.
Maka dari itu, Hadi berharap, dengan adanya penahan tanggul tersebut dapat semakin meningkatan nilai tambah ekonomi baik dari segi pendaftaran tanah maupun Hak Tanggungan, serta pelayanan pertanahan lainnya.
“Kami berharap Jakarta penyerahan sertipikat tanggul penahan banjir membuat Jakarta semakin maju,” terangnya.
Selain sertifikat tanggul tersebut, dalam kesempatan itu, Mantan Panglima TNI tersebut menyerahkan sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta sebanyak 162 sertifikat yang tersebar di Jakarta Utara sebanyak 118 bidang, di Jakarta Selatan sebanyak 30 bidang, di Jakarta Timur sebanyak 11 bidang, dan 3 bidang di Jakarta Barat.
Dalam rangkaian acara tersebut, Menteri Hadi juga mendeklarasikan Kota Jakarta Pusat sebagai kota lengkap serta melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bersinergi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset Provinsi DKI Jakarta.
“Kota Jakarta Pusat menjadi Kota ketujuh yang menjadi kota lengkap. Kami menunggu kesiapan kota lainnya, supaya DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menjadi kota lengkap,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, Kepala Kantor Wilayah BPN, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta serta sejumlah Pejabat Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN.
(mdk/fik)