Menteri-Menteri yang Pernah Ditegur Langsung Presiden Jokowi

Jokowi Tegur Menteri Jonan dan Rini Soemarno

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin sidang kabinet paripurna pada Senin (8/7). Jokowi menyebut bahwa ekspor Indonesia dari Januari hingga Mei 2019 mengalami penurunan sebesar 8,6 persen dengan nilai USD 68,46 miliar.

Jokowi lantas menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait besarnya impor minyak dan gas (migas) yang mencapai USD 2,09 miliar pada Mei 2019. Dia meminta agar dua menteri tersebut lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.

"Coba dicermati angka-angka ini dari mana kenapa impor jadi sangat tinggi, kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini. Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ," ujar Jokowi.

Tegur Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga kena tegur Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna pada Senin (8/7). Jokowi menyinggung proses perizinan lahan di bawah Kementerian Perhutanan yang menghambat investor masuk ke Indonesia. Padahal, dirinya telah berkali-kali meminta agar kementerian dan lembaga terkait merampingkan perizinan, terlebih jika produknya akan diekspor.

"Dari Kementerian Kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak Wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan, tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (8/7).

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah melontarkan kritikan terhadap program kehutanan di Indonesia, Selasa (19/12/2017) silam. Jokowi mengkritik anggaran yang dikucurkan untuk penanaman hutan sangatlah besar tetapi tak kunjung membuahkan hasil.

"Di Kementerian Kehutanan anggarannya berapa triliun setiap tahun. Sudah beberapa triliun. Jadinya apa? Tunjukkan kepada saya hutan yang jadi," tegas Jokowi kala itu.

Tegur Menteri Agraria dan Tata Ruang

Selain di Kementerian Kehutanan, Jokowi menyebut lambatnya penanganan izin juga terjadi pada Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Sofyan Djalil. Jokowi menceritakan banyaknya investor di sektor perhotelan banyak mengeluh saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara.

"Urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," ujar Jokowi saat sidang kabinet paripurna pada Senin (8/7).

"Semua hal seperti ini, kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada," imbuh Jokowi.

Tegur Menteri Susi Soal Izin Kapal

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar juga pernah kena tegur Presiden Jokowi terkait lamanya mengurus izin kapal. Kala itu, berdasarkan pengakuan nelayan, membutuhkan waktu 22 hari untuk mengurus izin kapal. Waktu pengurusan selama 22 hari pun dinilai terlampau lama oleh Jokowi.

Ini disampaikan saat berdialog dengan perwakilan nelayan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu(31/1/2019). Tampak hadir dalam kesempatan itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama para pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Presiden meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar memerintahkan para dirjen membangun sebuah sistem untuk perizinan yang cepat. "Bu Menteri perintah ke dirjen sama, bangunlah sebuah sistem untuk perizinan yang cepat. Yang jam, sekarang urusan kita zaman IT kayak gini masih hari, masih minggu, enggaklah. Apalagi bulan, enggaklah. Jam," ujar Jokowi.

Tegur Menteri Kesehatan

Presiden Jokowi juga pernah menegur Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Dirut BPJS Fahmi Idris, terkait masalah utang BPJS yang belum dibayarkan ke Rumah Sakit. Bahkan, Jokowi sampai turun tangan menyelesaikan urusan itu. Dia mengatakan bahwa menyelesaikan masalah tentang utang BPJS ke RS tidak sulit. Yang terpenting, sistemnya terbangun dengan benar.

"Urusan pembayaran utang RS sampai presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang kebangeten. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen. Karena memang itu. Tapi masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampung-lah di Menkes, di Dirut BPJS," kata Jokowi saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).