MUI sarankan Ahok contoh Risma soal penertiban lokalisasi

Tapi niatan Ahok untuk membuat kawasan khusus lokalisasi mendatangkan pro dan kontra.

Kasus kematian wanita penghibur, Deudeuh Alfisahrin, membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali mewacanakan kawasan khusus lokalisasi. Meski rencana itu belum serius, wacana itu sudah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF, memberikan tanggapan soal wacana Ahok, sapaan Basuki, itu.

"Kalau alasannya buang kotoran daripada berserakan mendingan buat WC, itu analog yang benar. Karena buang kotoran daripada berserakan, buat WC itu benar. Tapi kalau merelokasikan sesuatu yang diharamkan perzinahan itu tidak benar analognya," kata Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanudin, di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Hasanudin menyarankan, sebelum membereskan prostitusi di Jakarta ada baiknya Ahok mencontoh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang sudah berhasil menutup tempat prostitusi Dolly dengan persuasif dan bijaksana.

"Contoh wali kota Surabaya, itu bisa yang sekian lama dan besar ada prostitusi. Dengan persuasif dan bijaksana bisa, itu yang harus diupayakan," tuturnya.

"Kita tahu Tanah Abang dulu seperti apa, sekarang menjadi Islamic Center, bisa kok. Itu yang harus diupayakan, bukannya yang berserakan menjadi tidak berserakan itu tidak pas. Jadi hukumnya harus ditegaskan, Pak Ahok sudah upayakan belum menertibkan dan menutup tempat seperti itu," jelasnya.

Baca juga:
Ahok marah, APTB bebankan tarif tambahan Rp 6 ribu antar-halte
Ahok janji suntik dana besar buat tambah bus Transjakarta
Ahok ingin paksa bus di Jakarta pakai sistem bayar per kilometer
Ahok minta APTB ikut sistem bayar per kilometer seperti Transjakarta
Cerita Kabareskrim sampai turun tangan temui Ahok terkait kasus UPS
Kasus UPS, Bareskrim Polri akan periksa Ahok
Ahok puji Budi Waseso: Kabareskrim berani dan bersih!