NasDem klaim RAPBN 2016 sesuai dengan Nawacita Jokowi

Dia pun menyayangkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang berupaya menyelipkan politik anggarannya.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte mengklaim bahwa postur RAPBN 2016 disesuaikan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bukannya malah disesuaikan dengan kelompok tertentu.

Dia pun menyayangkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang berupaya menyelipkan politik anggarannya.

"Yang kita butuhkan sekarang adalah yang kita terjemahkan di dalam APBN kita kali ini adalah APBN sesuai visi dan misi negara. APBN sesuai dengan visi dan misi presiden di dalam tagline yang disebut Nawacita. Bukan visi dan misi kelompok tertentu," kata Johnny di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Johnny bangsa ini telah mengambil keputusan bahwa visi dan misi yang diterima adalah milik Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. Maka dari itu dia meminta agar seluruh pimpinan fraksi mempercepat pengesahan RAPBN 2016.

"Kita mengimbau kepada seluruh fraksi, kepada seluruh pimpinan politik agar APBN kita besok bisa disahkan. Karena kegagalan DPR bersama pemerintah menyelesaikan RAPBN 2016 itu berdampak luar biasa kepada rakyat. Karena pemerintah membangun di tahun 2016 nanti berdasarkan APBN 2015 yang bukan terjemahan dari politik anggaran pemerintah yang sesuai visi misi presiden saat ini," jelasnya.

Sedangkan terkait alokasi yang dimunculkan untuk dana desa. Johnny menegaskan bahwa dana desa sesuai APBN-P 2015 besarnya dana desa itu 20,7 triliun. Sedangkan di APBN 2016 itu dialokasikan 47 triliun, jumlahnya sudah 2 kali lipat.

"Kita ketahui bersama bahwa penyerapan dan pelaksanaan APBN-P 2015 dana desa, itu banyak kendalanya di lapangan. Desa-desa ini sedang menyesuaikan dirinya sesuai prosedur yang benar. Apabila dananya nanti terlalu besar, maka kita khawatir Desa-desa akan alami kesulitan dalam penyerapannya," pungkasnya.

Meski begitu Johnny enggan mengakui bahwa usulan KMP merupakan program tak pro rakyat di samping usulan Jokowi yang menurutnya pro rakyat. Menurutnya hanya perbedaan tafsir.

"Kalau tidak program pro rakyat, itu yang harus mengalah. Visi dan misi presiden itu pro rakyat. Dua-duanya pro rakyat menafsirkannya. Bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia melalui versi pemerintah tidak saja dilakukan oleh pemerintah melalui APBN," tandasnya.

Johnny juga menegaskan bahwa jika ingin menghambat penyesuaian RAPBN, harusnya dilakukan jauh hari. Sebab tak mungkin usulan dipaksakan masuk dalam akhir bulan ini menjelang reses.

"Kalau ada penolakan, dia muncul di 2 bulan yang lalu, bukan di hari akhir. Kami ini kan rencana paripurna pengesahan APBN kan 22 Oktober awalnya. Sekarang diundur ke tanggal 30, kami sudah tanya mengapa diundur, apa maksudnya. Politik anggaran ini harus menjadi politik anggaran dari visi misi presiden," imbuhnya.