NasDem sebut sia-sia jegal Ahok lewat revisi UU Pilkada
Dukungan yang diberikan Ahok lebih dari 20 persen.
Komisi II DPR masih memproses revisi UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Salah satu klausul yang dibahas ialah memerberat syarat pengajuan calon independen di Pilkada serentak. Rencananya syarat bagi skala provinsi dari 6,5 hingga 10 persen pemilih tetap dinaikkan 5 persen menjadi 20 persen dari jumlah suara.
Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Platte menilai bahwa rencana tersebut merupakan upaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan maju independen dalam Pilgub DKI 2017.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa pandangan Partai NasDem tentang Anies Baswedan terkait Pilkada? “Pak Anies itu ibarat orang main kartu ya kartunya enggak pernah mati,” kata Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim kepada wartawan di DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (30/8).
-
Apa yang dikatakan Hasto mengenai peluang Anies dan Ahok di Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Apa yang dilakukan Prabowo saat menyapa ketua umum partai politik? Ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran terlihat hadir dalam acara tersebut. Saat Prabowo ingin menyapa para ketua umum yang hadir, dia pun berkelakar tengah mempersiapkan nama-nama yang hadir. Sebab, dirinya takut nama tersebut terlewat dapat menyebabkan koalisi tak terbentuk."Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk," kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
"Untuk membatasi bakal calon, apabila revisi ini bermaksud untuk menjegal DKI Jakarta, itu sia-sia. Karena dukungan yang diberikan Pak Ahok lebih dari 20 persen. Jadi usaha itu sia-sia kalau mau jegal Pak Ahok," ujar Platte di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
Platte berharap agar alasan dasar untuk merevisi undang-undang Pilkada tidak bersifat pragmatis. Menurutnya justru harusnya dibuat untuk bisa memenuhi visi jangka panjang.
"Apabila syarat itu diperberat, kita menutup kemungkinan kader untuk tumbuh dan berkembang. Usaha untuk menaikkan hanya untuk jegal calon itu kontraproduktif," tuturnya.
Menurutnya jika ingin menjegal salah satu calon, harusnya bukan diam-diam melalui payung hukum. Melainkan mengadu program antar calon.
"Kalau mau mencegah, adu lah program konsep pembangunan. Mari bersaing di tataran konsep," tandasnya.
Baca juga:
UU Pilkada jadi rebutan kepentingan DPR dan Pemerintah
NasDem dukung revisi UU Pilkada, tutup ruang politik transaksional
Mendagri: Draf revisi UU Pilkada sudah selesai
Revisi UU Pilkada, partai tak usung calon diusulkan kena penalti
DPR ingin hapus aturan TNI-Polri harus mundur jika nyalon di Pilkada
Komisi II DPR targetkan revisi UU Pilkada selesai Juli mendatang