Nasib mega proyek PLTU Batang tunggu Jokowi dilantik presiden

Pembangunan proyek PLTU Batang dengan kapasitas 4 ribu Megawatt ini masih terkendala masalah pembebasan lahan tanah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, nasib kelanjutan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah menunggu keputusan dari presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dilantik. Sebab, pembangunan proyek PLTU Batang dengan kapasitas 4 ribu Megawatt (MW) ini masih terkendala masalah pembebasan lahan tanah masyarakat.

Selain itu penundaan itu merujuk dari hasil keputusan terakhir dari Menko Perekonomian Chairal Tandjung. CT menyatakan setelah mendapatkan aksi penolakan, proyek PLTU Batang dengan kapasitas 4 ribu Megawatt (MW) akan dibagi menjadi dua wilayah di Jawa Tengah.

"Namun, karena sampai pada 6 Oktober lalu belum juga selesai pada tahap pembebasan tanah belum selesai, maka hari ini Pemprov Jateng masih menunggu keputusan pemerintah," kata Ganjar usai melakukan rapat koordinasi terkait kelanjutan pembangunan PLTU Batang di Ruang Rapat Gubernur Jawa Tengah Pemprov Jateng Gedung A, Lantai 2 Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah Rabu(15/10).

Ganjar mengatakan, kepastian kelanjutan pembangunan proyek PLTU ini atau akan diakuisisi diserahkan kepada pemerintah pusat yakni PLN pusat.

"Hari ini Jakarta lagi bernegosiasi apakah take over 100 persen atau tidak. Pastinya? Tergantung negosiasi Jakarta (Pemerintah Pusat)," katanya.

Ganjar mengaku sudah berbicara dengan presiden terpilih Jokowi terkait kelanjutan proyek PLTU Batang ini. Ganjar berharap pemerintah ke depan melanjutkan proyek ini, sebab menurutnya rencana pembangunan PLTU kapasitas 4 ribu Megawatt (MW) ini penting untuk kebutuhan pasokan listrik bagi negara. Untuk itu, Ganjar berulang-ulang melakukan negosiasi terhadap proyek dengan warga sekitar Batang sebagai bentuk toleransinya sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Apakah nanti akan disampaikan oleh saat saya ketemu Jokowi. Saya ingat waktu pembebasan jalan tol. Jokowi bilang; tit yah nggak mau yah? Setelah diberikan uangnya mereka (warga sekitar pembangunan tol) langsung menerima. Apalagi, negara bisa lakukan tindakan sesuai UU dengan dasar tanah untuk kepentingan orang banyak. Negosiasi berkali-kali saya lakukan karena saya nguwongke. Nggak usah teriak-teriak. Nggak usah bengok-bengok," ujarnya.

Jika proyek PLTU Batang ini dilanjutkan, maka Ganjar mengungkapkan proyek PLTU Batang ini bersifat Proyek Privat Partnership (PPP). "Ini nantinya swasta pengelola jadi publik pemiliknya. Soal setuju tidak setuju silahkan PLTU Batang uji coba pertama. Apakah rakyat tahu tentang ini? Tidak. Kita harus jelaskan. Ini proyek publik private partnership (PPP). Waktu kita ambil terakhir keputusan Menko saya pesan lakukan perjanjian. Saya tidak tahu apakah ada waktu tinggal tanggal 20 Oktober," terangnya.

Namun demikian, Ganjar menandaskan kepastian proyek ini berlanjut atau tidak menunggu Jokowi dilantik sebagai presiden. Sebab, saat diskusi dengan Ganjar, Jokowi belum berani mengambil keputusan dan sikapnya terkait nasib kelanjutan megaproyek ini.

"Saya sudah bicara dengan Jokowi tapi karena belum dilantik dia berpikir. Saya kira tidak salah-salah amat dan tidak jauh dari pemikiran Jokowi. Karena saya sudah diskusi banyak sekali soal PLTU ini dengan dia,"paparnya.

Meski demikian, Ganjar tetap mempersiapkan segala sesuatunya terkait proyek pengadaan dan pasokan listrik ini terutama, soal Amdal yang harus dilakukan

"Maka, langkah pertama, saat ini kita menyiapkannya dengan kabupaten. Saya kasih Amdal dari BLH. ESDM nanti menyesuaikan kebutuhan dan nanti saling bertukar informasi dan data. Kedua selesaikan dan memastikan PLTU Batang keputusannya apakah dipindah atau Menko hentikan. Kalau disetujui Jawa Tengah akan dapat 2 kali 2000 akan dapat 4000 MW. Padahal listrik banyak. Saya sampaikan kasus ini begitu sampai hasilnya seperti apa. Saat ini proyek ini sepertinya masih status quo," pungkasnya.