Pandemi Corona dan Ancaman Krisis di Depan Mata
Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, pemerintah masih belum mengantisipasi akan ancaman krisis pangan seperti yang telah diperingatkan Badan Pangan Dunia (FAO).
Pandemi Covid-19 memukul banyak sektor perekonomian, mulai dari sektor pariwisata hingga penerbangan. Efek domino dari pandemi ini terus berlangsung, bahkan menyebabkan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, pemerintah masih belum mengantisipasi akan ancaman krisis pangan seperti yang telah diperingatkan Badan Pangan Dunia (FAO). Akibat lockdown, pergerakan manusia jadi terbatas, berdampak pada berkurangnya buruh tani migran yang diperlukan pada saat musim panen.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Bagaimana PBB menyatakan kesiapan mereka dalam memenangkan Prabowo dan Gibran? Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor menegaskan partainya siap memenangkan Prabowo dan Gibran di Pemilu 2024.
"Distribusi pangan juga terganggu karena kendala pengiriman sehingga harga-harga jadi membengkak. Indonesia sendiri masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan. Dari beras, gula, bawang putih, hingga daging sapi dan kerbau masih harus diimpor untuk menutup kekurangan produksi oleh petani dan peternak lokal," katanya saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (29/4).
Dia mengungkapkan, yang menjadi masalah saat ini adalah negara-negara penghasil beras seperti Vietnam dan Thailand kini membatasi ekspor dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.
Benar saja, Presiden Jokowi akhirnya mendapati sederet komoditas kebutuhan pokok masih terjadi defisit di beberapa provinsi. Seperti stok beras ternyata defisit di 7 provinsi, stok jagung terjadi defisit di 11 provinsi, stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi.
Selain itu stok untuk gula pasir juga diperkirakan defisit di 30 provinsi. Lalu stok bawang putih juga diperkirakan defisit di 31 provinsi. Hanya stok untuk minyak goreng yang diperkirakan cukup untuk 34 provinsi.
Selain itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditambah dengan larangan mudik telah berdampak pada hilangnya mata pencaharian banyak warga. Endang mengungkapkan, sebagian orang terpaksa tidur menggelandang di trotoar karena tidak bisa membayar sewa kontrakan setelah kehilangan pekerjaan.
Dia mengutip pernyataan mantan wakil presiden Jusuf Kalla yang mewanti-wanti pandemi bisa berubah dari krisis kesehatan menjadi krisis keamanan. Jika dalam dua bulan persoalan corona belum terselesaikan.
"Dikhawatirkan imbasnya terhadap perekonomian bisa berujung pada gangguan keamanan. Pola kerusuhan 1998 bisa terulang kembali dari gelombang kriminalitas akibat Corona," terangnya.
Ini semakin mengkhawatirkan kala muncul wacana penerapan darurat sipil jika dikhawatirkan situasi makin memburuk. Beredar pula graffiti 'sudah krisis, saatnya membakar' yang ditengarai sebagai upaya provokasi untuk melakukan penjarahan.
"Untungnya polisi bergerak cepat menangkapi orang-orang yang diindikasi jaringan kelompok anarko-sindikalis. Bayang-bayang krisis 1998 masih menghantui banyak orang. Gejolak moneter menyerang sejumlah negara yang perekonomiannya rentan, terutama Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia," ungkap Endang.
Terbukti, Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana menyebut, terjadi peningkatan kasus kriminalitas di wilayah hukumnya selama diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Angkanya mencapai 10 persen.
Bentuk kriminalitas yang terjadi, didominasi kasus pencurian. Lebih banyak kasus ini itu antara lain pencurian dan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Kemudian curanmor dan kasus narkoba serta satu lagi masalah penipuan. Sepanjang Maret hingga April, ada 17 kasusnya itu bentuknya curas maupun curat terhadap 17 TKP minimarket yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Endang juga melihat niat pemerintah mengucurkan stimulus ekonomi mencapai Rp 405 triliun dibayangi pula dengan sentimen politik. Payung hukum Perppu 1/2020 yang memberi kekebalan hukum kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) digugat sejumlah tokoh, mengingatkan pada skandal Century saat krisis 2008 yang terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pada akhirnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Solidaritas dan gotong-royong sebagai semangat bangsa sejak nenek moyang harus dihidupkan kembali. Indonesia telah melalui banyak rangkaian krisis ekonomi dan politik, dan mampu bertahan hingga saat ini. Wabah corona akan menjadi catatan baru sejarah Republik, setelah sebelumnya pernah dihantam flu Spanyol pada 1918," tutupnya.
(mdk/fik)