Pansus angket segera kirim rekomendasi ke Jokowi, usul dibentuk dewan pengawas KPK
Ada pun isi rekomendasi yang akan diserahkan pansus angket merupakan temuan atas kinerja KPK. "Nah KPK dalam konteks temuan yang dihasilkan di Pansus. Supaya nanti bisa ditindaklanjuti KPK," kata Anggota Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu.
Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyampaikan hasil rekomendasi mereka pada Presiden Joko Widodo. Ada pun isinya merupakan temuan atas kinerja KPK.
"Rekomendasi kan nanti disampaikan kepada Presiden dan KPK sendiri. Nah KPK dalam konteks temuan yang dihasilkan di Pansus. Supaya nanti bisa ditindaklanjuti KPK," kata Anggota Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu, saat dihubungi, Kamis (1/2).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Dia menambahkan, dari rekomendasi itu diharapkan bisa dibentuk dewan pengawas yang bertugas mengontrol kinerja KPK apakah telah sesuai dengan kaidah hukum dan tata cara yang berlaku.
"Tapi dewan pengawas ini berfungsi untuk memastikan tugas pelaksanaan KPK sesuai dengan koridor hukum, undang-Undang. Tidak menyimpang, tidak sewenang-wenang. Tidak digunakan sewenang-wenang," ujarnya.
Soal siapa yang mengisi dewan pengawas, Masinton menilai bisa dari kalangan eksternal KPK seperti akademisi, hingga kalangan masyarakat biasa. Keberadaan dewan pengawas itu, klaimnya, sangat penting mengingat KPK adalah institusi negara yang harus awasi
"Karena dia adalah semua lembaga yang menggunakan APBN bukan bantuan apbn, bukan hibah, menggunakan Aparatur Negara, dia adalah lembaga negara. Mau dia bersifat independen atau apapun faktanya dia lembaga negara," jelas Masinton.
Baca juga:
Soal rekomendasi akhir, Pansus Angket KPK usul RUU Penyadapan
Demokrat tak mau ikut tanggung jawab atas rekomendasi pansus KPK
Laporan akhir Pansus angket KPK sudah diedarkan ke fraksi di DPR
Ketua DPR yakin KPK terima rekomendasi yang dibuat Pansus Angket
Jabat Ketua Komisi III, Kahar Muzakir janji perbaiki hubungan dengan KPK
Ketua DPR: Pansus angket KPK sedang siapkan kesimpulan dan rekomendasi
Fraksi ramai-ramai tinggalkan pansus KPK, Demokrat bangga sejak awal menolak