Pansus Terorisme baru sepakati 7 dari 115 Daftar inventaris Masalah

Masalah krusial yang cukup alot yakni konsiderasi RUU Terorisme. Sejumlah fraksi mengusulkan agar terorisme masuk dalam kejahatan serius dan sisanya tidak setuju. Sebab kategori kejahatan serius seperti pembunuhan massal (genosida).

Panitia Khusus Terorisme Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melakukan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Terorisme dengan pemerintah. Rapat yang dilakukan antara DPR dan Pemerintah ini menyetujui 7 Daftar Inventaris Masalah dari total 115.

Namun, tujuh poin yang telah disetujui itu ada beberapa hal yang pembahasannya masih ditunda. Salah satunya terkait judul RUU Terorisme. Ada yang ingin revisi ini fokus pada penanggulangan, ada pula yang ingin fokus pada pemberantasan.

"Tentang judul masih pending, karena ada yang menginginkan 'penanggulangan' ada yang ingin tetap 'pemberantasan'," kata Ketua Pansus Terorisme DPR Muhammad Syafi'i di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (25/1).

Selain itu, kata Syafi'i, masalah krusial yang cukup alot yakni konsiderasi RUU Terorisme. Sejumlah fraksi mengusulkan agar terorisme masuk dalam kejahatan serius dan sisanya tidak setuju. Sebab kategori kejahatan serius seperti pembunuhan massal (genosida).

"Kemudian yang masih belum diselesaikan itu, soal konsederasi RUU teroris ini masuk 'kejahatan serius' atau 'extraordinary crime'. Yang beralasan kejahatan serius, karena dalam statuta Roma ini dinyatakan kejahatan serius bukan extraordinary," terangnya.

Pemerintah juga menyampaikan perubahan DIM mereka. Dalam DIM itu, pemerintah memaparkan soal penindakan, sedangkan DIM yang sekarang ada masukan soal pemberantasan.

"Nah, yang dimaksud pemberantasan adalah pencegahan, penindakan dan pemulihan, itu kan usulan baru," tegas dia.

Syafi'i mendorong perlunya perlunya leading sector dalam memimpin pemberantasan terorisme. Semua fraksi juga sudah sepakat menunjuk BNPT menjadi pimpinannya.

"Yes BNPT, bukan Polri atau TNI. Itu kesepakatan kita semua fraksi," imbuhnya.

"Misalnya di sini bom, di situ bom, nah ini siapa yang pegang koordinasinya? Makanya kita mau penguatan BNPT tadi. Nah lalu bagaimana pasukannya? Di situ ada Polri, dan TNI," sambung dia.