PDIP bingung alasan DPR tak juga pasang foto Jokowi
Arif Wibowo bingung dengan peraturan baru DPR yang tidak mewajibkan pemasangan foto presiden dan wapres di parlemen.
Anggota fraksi PDIP di DPR Arif Wibowo mengaku bingung dengan peraturan baru DPR yang tidak mewajibkan memasang foto Presiden dan Wakil Presiden di setiap ruang yang ada di Kompleks Parlemen.
"Peraturan yang mana ya?" kata Arif kebingungan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).
Arif juga meminta agar foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipasang di tiap ruangan, terutama di Gedung Nusantara III, yang dimana di tiap pilar gedung tersebut terpasang foto presiden dari Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono secara berurutan dan juga di ruang rapat paripurna DPR.
"Ya seharusnya dipasang ya," kata Arif singkat.
Diketahui, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa tidak adanya foto Presiden Jokowi di Gedung DPR adalah peraturan baru di DPR yang tidak mewajibkan untuk memasang foto presiden di tiap ruangan kantor wakil rakyat itu.
"Penempelan foto di DPR tidak wajib seperti dulu. Karena peraturan yang sekarang sudah beda. Kalau dulu memang wajib," kata Agus.
Baca juga:
JK sebut DPR cuma lupa pasang foto presiden dan wapres
Kontroversi foto Jokowi-JK tak dipajang di DPR
Tak ada Jokowi di antara deretan foto presiden di Gedung DPR
DPR tak pasang foto Jokowi, politikus PAN lepas tangan
Demokrat salahkan pemerintah foto Jokowi-JK tak ada di DPR
Demokrat sebut foto Jokowi digantung saja di pohon kompleks DPR
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Mengapa Prabowo dikatakan dapat menjembatani hubungan Jokowi dengan PDIP? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Ketua Umumnya yakni Prabowo Subianto akan menjadi jembatan untuk mengembalikan lagi hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.