PDIP Pertimbangkan Nama Anies, Ahok Hingga Pramono Anung Diusung buat Pilkada Jakarta

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sangat selektif pada kandidat yang akan diusung di pemilihan kepala daerah 2024.

Termasuk salah satunya untuk pemilihan Gubernur Jakarta yang dianggap sebagai daerah strategis.

"Suara-suara tentang kepemimpinan calon-calon pemimpin itu diperhatikan oleh PDIP, untuk Jakarta daerah yang sangat penting dan strategis. Kami akan betul-betul melakukan kajian secara lengkap, termasuk usulan misalnya Pak Anies, bahkan ada usulan juga Mas Pramono Anung dengan pengalaman yang sangat luas," katanya di Depok, Senin (3/6).

Selain dua nama tersebut, muncuk juga nama lain. Misalnya usulan nama Abdullah Azwar Anas yang memiliki kemampuan reformasi birokrasi. Kemudian nama Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Ya semua akan dilakukan kajian dengan sesama untuk mencari pemimpin yang terbaik," ujarnya.

Dari hasil temuan di lapangan dan mendengarkan aspirasi warga, Hasto mendengar secara langsung masukan dari masyarakat.

Dia mengaku bertemu dengan penyapu jalan di Jakarta dan mendengarkan cerita bahwa mereka merasa kehilangan kepemimpinan Ahok ketika menjabat Gubernur Jakarta.

"Mereka mengatakan aduh pak kita kehilangan pasukan hijau, pasukan orenye yang dulu rajin membersihkan Jakarta. Jadi, kami kehilangan juga kepemimpinan Pak Ahok yang tegas. Itu ada suara-suara arus bawah seperti itu. Dan itu semua didengarkan PDI Perjuangan," ungkapnya.

Soal strategi menghadapi Pilkada dengan kemungkinan melawan calon-calon yang didukung Joko Widodo (Jokowi), Hasto tidak menampik bahwa indikasi itu ada. Misalnya saja di Jawa Tengah. Dikatakannya, konfikgurasi politik di daerah ini berbeda dengan tingkat nasional.

"Kami banyak bekerja sama dengan Gerindra, Golkar, PAN dengan PKB, tentu saja itu juga dengan Hanura, Perindo dengan PPP. Masing-masing daerah itu unik, memiliki sejarah yang berbeda di dalam membangun pemerintahan. Itu yang diperhatikan oleh PDI Perjuangan. Bahwa ada yang masih punya ambisi dan sebagainya, ya itu harus ada langkah-langkah antisipasi," katanya.

Hasto menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipakai untuk memperpanjang kekuasaan. Kondisi seperti ini harus disuarakan dan dikritisi.

“Itu penilaian publik dan yang dirasakan publik sebagai bentuk ketidakadilan baru. Ketika hukum dipakai sebagai alat memperpanjang kekuasaan baik secara langsung ataupun tidak langsung, ya jangankan masyarakat, saat ini sudah terjadi."