Pemerintah bentuk tim khusus hadapi gugatan UU Tax Amnesty di MK

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku telah diminta oleh Presiden untuk menghadapi gugatan tersebut.

2016-07-12 21:25:00

Tax amnesty

UU Tax Amnesty akan digugat ke MK oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Mereka meminta MK membatalkan UU Tax Amnesty karena hanya melegalkan praktik pencucian uang.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan dirinya telah diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menghadapi serius gugatan tersebut.

"Kalau soal Tax Amnesty iya Presiden minta disiapkan untuk nanti ke MK," kata Darmin usai dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/7).

Darmin menegaskan apabila gugatan tersebut telah didaftarkan secara resmi ke MK, maka pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menghadapinya.

"Kalau sudah resmi digugat kita akan siapkan tim," ujarnya.

Seperti diketahui, Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso menyatakan paling lambat gugatan tersebut akan dilayangkan 29 Juli 2016 atau 30 hari setelah UU tersebut disahkan DPR.

"Dalam waktu 30 hari UU ini mengikat. 28 Juni disahkan DPR maka akan mengikat pada 29 Juli. 29 Juli sudah bisa didaftarkan kalau belum ditandatangani (presiden)," ujar Sugeng dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/7).

(mdk/dan)

RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Tax Amnesty 1 tahun yang lalu

Diusulkan DPR, Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Tahun 2025

Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Tax Amnesty 1 tahun yang lalu

Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Upah Murah 1 tahun yang lalu

Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Upah Murah 1 tahun yang lalu

Penerapan PPN 12 Persen Dorong Masyarakat untuk Pindah ke IKN di Kalimantan

Sejumlah insentif pajak yang ditawarkan di IKN, mulai dari tax holiday dengan jangka waktu 30 tahun bagi investor, pengurangan penghasilan bruto.

IKN 1 tahun yang lalu

Pemerintah Ungkit Kontribusi Ormas hingga Dapat Izin Kelola Tambang

Pemberian izin kelola tambang sebagai bentuk retribusi agar jangan dikuasai kelompok-kelompok tertentu.

Ormas 1 tahun yang lalu

Isi Tuntutan Buruh Rokok Jatim kepada Pemerintah

Salah satu yang dikhawatirkan yakni kenaikan cukai 2025

Buruh 1 tahun yang lalu

UMKM Kesulitan Biaya, Pemerintah Kasih Solusi Begini

Sekitar 30 juta UMKM belum mengakses pembiayaan perbankan.

UMKM 1 tahun yang lalu

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Pajak Hiburan 1 tahun yang lalu

Pemerintah Siapkan Skema Masyarakat Tak Punya Slip Gaji, Bisa Ajukan KPR

Pemerintah klaim banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal memiliki kemampuan membayar angsuran KPR.

Berita Update 1 tahun yang lalu

Rugikan Peternak Lokal, Aturan Bea Masuk Nol Persen Susu Impor Bakal Direvisi Pemerintah

Meski demikian, kebijakan untuk melakukan revisi bea masuk susu asal impor tersebut membutuhkan persetujuan dari kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Impor Susu 1 tahun yang lalu

Pemerintah Malaysia Gratiskan Tarif Jalan Tol pada H-2 Lebaran, Ini Alasannya

Pemerintah Malaysia menggratiskan tarif jalan tol pada H-2 lebaran.

mudik lebaran 1 tahun yang lalu

Pemerintah Ajak Masyarakat Utang KUR Dibanding Pinjol, Bunga Rendah & Bisa Pinjam Rp100 Juta Tanpa Agunan

Gede mencontohkan bahwa layanan KUR relatif lebih aman ketimbang pinjaman online yang kerap ditimpa persoalan data pribadi nasabah.

KUR 1 tahun yang lalu