Pemerintah Dinilai Welcome dengan Kepulangan Habib Rizieq

Jika nantinya Rizieq saat pulang lantas melanggar hukum dan membuat kegaduhan, pihak kepolisian hanya tinggal memprosesnya saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Misalnya, gerakan itu sudah melanggar hukum maka pemerintah punya kekuasaan ada polisi yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Jika masih ada persoalan hukum dari Rizieq, pihak kepolisan bisa bertindak profesional. Artinya, kasus-kasus yang melibatkan Rizieq diproses dengan transparan.

"Saya kira kalau betul Habib Rizieq punya masalah hukum tetap saja dilanjutkan tentu penegak hukum harus benar-benar transparan dan adil," ujarnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak akan menghalang-halangi kepulangan Habib Rizieq.

Menurut Mahfud, jika selama ini ada kesan bahwa pemerintah Indonesia menghalang-halangi sangatlah tidak benar. Menurutnya, itu semata permasalahan antara Pemerintah Arab Saudi dengan Habib Rizieq.

"Soal Habib Rizieq yang katanya mau kembali. saya jawab, silahkan. Bahwa Habib Rizieq sendiri mau pulang, kita tidak pernah menghalangi, bahwa dia terhalang pulang, itu urusan dia dengan Pemerintah Arab Saudi. Jika sekarang sudah selesai ya pulang saja. kita kan tidak pernah menghalangi pulang,” kata Mahfud.

Sekadar diketahui, hampir 3,5 tahun Rizieq Shihab menetap di Arab Saudi. Dia meninggalkan Indonesia saat kasus dugaan chat pornografinya bersama Firza Husein menyeruak.

Saat itu, Habib Rizieq ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya, kemudian dihentikan atau SP3.

Pada bulan November 2015, Habib Rizieq diadukan Angkatan Muda Siliwangi ke Polda Jawa Barat karena mempelesetkan salam Sunda 'sampurasun'.

Selain itu, Imam Besar FPI ini juga sempat dijadikan tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila. Namun, kasus ini sudah dihentikan oleh Polda Jawa Barat.