Pemerintah enggan tanggapi Ketua DPD dijabat elit parpol

Pemerintah enggan tanggapi Ketua DPD dijabat elit parpol. "Yang sudah berlangsung ya bagaimana mau mengomentari. Saya tidak mau berkomentar, itu sudah berlangsung‎," katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kini dijabat dari kalangan partai politik, yaitu Oesman Sapta Odang yang terpilih secara aklamasi dalam sidang paripurna, Selasa (4/4) dini hari. Pria yang kerap disapa OSO itu merupakan Ketua Umum partai Hanura.

Terkait Ketua DPD yang baru pertama kali dijabat oleh pimpinan partai politik, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan berkomentar. Dia mengatakan setiap lembaga negara memiliki mekanisme berbeda dalam memilih pimpinan.

"Itu urusan internal DPD, jadi DPR, DPD, MPR termasuk pemerintah punya mekanisme masing-masing. Kalau dikatakan apakah DPD itu steril dari parpol tidak juga, banyak yang eks parpol. Saya kira kalau itu (Ketua DPD dari parpol) merupakan kesepakatan, jadi mayoritas anggota DPD memutuskan di paripurna, itu ya hak DPD," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4).

Tjahjo mengatakan pemerintah tak mau ikut campur dalam internal DPD. Permasalahan Ketua DPD yang dijabat oleh kalangan partai politik merupakan urusan 'rumah tangga' dari DPD.

"Jadi pemerintah tidak melakukan intervensi, itu rumah tangga masing-masing lembaga tinggi negara. Kan nggak ada lembaga tertinggi, semua langsung baik DPR juga ada MD3, kemudian DPD juga ada," katanya.

Sementara, terkait sidang paripurna yang berlangsung ricuh, mantan Sekjen PDI Perjuangan ini juga enggan memberikan komentar.

"Yang sudah berlangsung ya bagaimana mau mengomentari. Saya tidak mau berkomentar, itu sudah berlangsung‎," katanya.

Ditemui terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga enggan berkomentar terkait Ketua DPD yang kini dijabat oleh Ketua Umum Partai Politik tersebut.

"Urusan DPD," singkat Pramono.