Pemerintah Keluarkan Bogor dan Tangerang dari Penilaian PPKM Jabodetabek
Luhut menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan operasi khusus untuk mengatasi rendahnya cakupan vaksinasi di Bogor dan Tangerang. Operasi ini akan dilakukan TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan.
Pemerintah mengeluarkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dari penilaian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jabodetabek. Hal ini dikarenakan capaian vaksinasi Covid-19 di kedua daerah tersebut masih rendah.
Kondisi ini menghambat daerah-daerah lainnya di Jabodetabek untuk turun level PPKM. Sebab, penurunan level PPKM di wilayah aglomerasi harus mempertimbangkan situasi Covid-19 dan capaian vaksinasi di daerah penyangga lainnya.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
"Sebagai contoh, sebagian besar kabupaten kota di wilayah Jabodetabek yang seharusnya bisa turun ke level 2 tidak bisa turun level karena cakupan vaksinasi di Kabupaten Bogor dan Tangerang belum mencapai target," jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers, Senin (18/10).
"Tadi Presiden memberikan arahan untuk tidak menahan terus kabupaten yang lain maka, Bogor dan Tangerang dikeluarkan dari Jabotabek," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah akan mengubah syarat vaksinasi kabupaten/kota di wilayah aglomerasi. Nantinya, syarat vaksinasi akan menyesuaikan dengan capaian kabupaten kota itu sendiri.
"Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, mulai besok akan ada 54 kabupaten kota di level dua dan 9 kabupaten kota di level 1. Terkait detail mengenai keputusan ini akan dituangkan melalui Inmendagri," ujarnya.
Luhut menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan operasi khusus untuk mengatasi rendahnya cakupan vaksinasi di Bogor dan Tangerang. Operasi ini akan dilakukan TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan.
"Dengan cara mengerahkan vaksinator vaksinator untuk mempercepat target ini," katanya.
Sebelumnya, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan PPKM level 1-4 di Jawa Bali mulai 19 Oktober sampai 1 November 2021. Luhut mengatakan kasus konfirmasi Covid-19 baik secara nasional maupun di Jawa-Bali telah turun hingga 99 persen dari kasus puncaknya pada 15 Juli lalu.
"Saat ini hanya tersisa kurang dari 20 ribu kasus aktif di nasional dan kurang dari 8 ribu kasus aktif di Jawa Bali. Jauh menurun dibandingkan lebih dari 570 ribu kasus aktif pada puncak varian Delta," tutup Luhut.
Reporter: Lisza Egeham/Liputan6.com
Baca juga:
Viral Gelar Hajatan saat PPKM Darurat, Eks Lurah Pancoran Mas Divonis Denda Rp1 Juta
Satgas IDI Sebut Gelombang Ketiga Covid Tergantung Ketaatan Prokes dan PPKM
PPKM Kota Bogor Masih Level 3, Bima Arya Singgung Capaian Vaksinasi Kabupaten Bogor
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Sampai 8 November, 3 Provinsi Masuk Level 1
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Anak Boleh Masuk Bioskop Hingga Tempat Permainan Dibuka
Penjelasan Pemerintah Soal 19 Negara Boleh ke Bali