Pemerintah mau setiap kapal ke Filipina dijaga personel bersenjata
Namun pemerintah tak ingin wacana ini melanggar hukum internasional.
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyatakan pemerintah saat ini sedang mengkaji opsi menempatkan personel bersenjata di setiap kapal yang akan berlayar ke Filipina. Hal ini bertujuan agar para WNI yang berlayar membawa batu bara ke Filipina tidak dirompak oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf.
Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mempelajari lebih cermat terkait peraturan dalam Internasional Maritim Organization (IMO).
"Kita sedang kaji secara cermat agar tidak melanggar peraturan perundang undangan. Tapi yang pasti akan dikawal oleh personel bersenjata," kata Luhut di Kantornya, Jumat (15/7).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menambahkan, pemerintah sampai saat ini juga belum memastikan apakah personel bersenjata tersebut berasal dari TNI ataupun pihak keamanan dari kalangan swasta.
"Kita lagi cari formatnya," ujarnya.
Sebelumnya, pihak Asops TNI pada Kamis (14/7) bertemu dengan Asops Filipina. Keduanya membahas terkait pengamanan jalur dagang yang melewati keduanya. Juga terkait titik rawan perompakan.
Kedua delegasi sepakat bahwa mereka akan segera melaksanakan tindakan proaktif dan preventif di wilayah perairan yang menjadi perhatian bersama yang sejalan dengan RP-RI Border Patrol Agreement tahun 1975 dan relevan dengan Konvensi Maritim Internasional, yang akan memastikan keamanan dan keselamatan dari para pelaut dan kapal dagang di wilayah atau tempat terjadinya perompakan bersenjata dan penculikan.
Beberapa tindakan yang disepakati adalah akan mengikutsertakan Western Mindanao Command Angkatan Bersenjata Filipina dan Komandan Lantamal XIII/Tarakan ke dalam kegiatan Komite perbatasan RI-RPBC; melaksanaan patroli maritim dan/atau passing exercise bersama antara kapal perang dari kedua Angkatan Laut; mengembangkan protokol untuk melalui koridor yang diamankan; dan membahas mengenai penugasan personel keamanan bersenjata di atas kapal niaga masing-masing negara.