Pemerintah Perlu Sistem Big Data Rakyat Miskin
Dampak dari pengabaian data kemiskinan adalah kekacauan distribusi bantuan sosial seperti yang terjadi saat ini. Aplikasi yang dibuat pemerintah agar data sinkron juga selalu bermasalah.
Bantuan sosial untuk warga miskin selalu bermasalah. Salah satu kendalanya ialah pembaharuan data warga miskin dari daerah ke pemerintah pusat. Padahal jumlah warga miskin tapi tahun selalu berubah. Hal itu membuat bansos tidak merata hingga salah sasaran.
Pengamat Sosial asal UNJ, Badrun, menilai pemerintah telah mengabaikan data yang penting untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Menurutnya, karena pemerintah lebih mementingkan infrastruktur.
-
Apa yang terjadi di Banjar Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali? Tanah longsor menimpa sebuah rumah di Banjar Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, pada Jumat (7/7) pagi.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kapan Ganjar Pranowo bertemu dengan pelaku UMKM di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
-
Kenapa Bingka Kentang Khas Banjar begitu istimewa? Penggunaan bahan-bahan lokal yang melimpah seperti kelapa, tepung beras, gula merah, dan santan menjadi ciri khas utama dari Bingka Banjar yang membuatnya begitu istimewa.
-
Kapan Dava meninggal? Meninggal Dunia, 8 Foto Dava MCI di MasterChef Indonesia Season 7 Yang Tinggal Kenangan Dava, mantan peserta MasterChef Indonesia musim 7, telah pergi dengan usia yang masih muda, hanya 24 tahun.
"Itu pertanda pemerintah telah lalai dan abai pada data yang sangat vital bagi upaya untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Jadi terjawab sudah mengapa 5 tahun lalu pemerintah lebih fokus ke infrastruktur? Karena menganggap data kemiskinan warga negara tidak penting," ujarnya, Jumat (1/4).
Dia menambahkan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah seperti tidak percaya pada data. Menurutnya, hal itu membenarkan tesis tentang ciri rezim pemerintahan populis yang cenderung mengabaikan data, bahkan mengabaikan cara pandang ilmu pengetahuan.
Dia menyebut, dampak dari pengabaian data kemiskinan adalah kekacauan distribusi bantuan sosial seperti yang terjadi saat ini.
"Solusinya adalah saat ini gunakan struktur pemerintahan dan struktur sosial sampai lapisan paling bawah seperti kepala desa atau lurah sampai ke RW dan RT. Karena mereka tahu persis warga mana yang layak mendapat bantuan," ucapnya.
Lanjutnya, aplikasi yang dibuat pemerintah agar data sinkron juga selalu bermasalah. Dia bilang, saat ini pemerintah butuh data besar tentang rakyat miskin.
"Aplikasi juga bermasalah, karena data primernya bermasalah. Yang diperlukan itu sistem big data tentang data rakyat miskin. Tapi saat ini sudah telat, rakyat keburu lapar," katanya.
Maka dari itu, langkah cepat yang harus dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan struktur sosial paling bawah. Termasuk memberdayakan tokoh informal yang dipercaya masyarakat di lapisan paling bawah.
"Jokowi sudah punya model, tidak jauh-jauh dari blusukan sendiri, gunakan relawan, atau gunakan aparat. Itu ratusan staff di Istana harusnya berfikir keras untuk mencari solusi," ujarnya.
Baca juga:
Pemkot Tarakan Berdayakan Ojek Online Distribusikan Bantuan Sembako
Menteri Sri Mulyani Akui Data Pemerintah Lemah Dalam Penyaluran Bansos Corona
PKS Minta Pemerintah Pastikan Buruh Mendapat Jaring Pengaman Sosial
Kemensos Akui Data Penerima Bantuan Tak Sempurna
BPS Ungkap Alasan Data Kemiskinan Tak 'Update'
Antrean Warga Terdampak Covid-19 Terima Dana Bansos Rp600 ribu