Pemerintah Tak akan Bayar Tebusan USD8 Miliar Permintaan Penyerang Server PDN

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan, pemerintah tak akan membayar uang tebusan senilai USD8 miliar yang diminta penyerang server Pusat Data Nasional (PDN). Server PDN sendiri lumpuh karena virus Lockbit 3.0.2.

"Tidak akan (bayar uang tebusan)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).

Menurutnya, pemerintah telah menerjunkan tim untuk memulihkan server PDN. Budi memastikan keamanan data masyarakat.

"Tunggu aja ini lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasin," ujarnya.

Budi menuturkan, pihaknya melakukan evaluasi untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui mengapa server PDN bisa diserang ransomware. Dia berjanji akan segera mengumumkannya kepada publik.

"Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita lagi evaluasi BSSN lagi forensik," tutur Budi.

Sebelumnya, Polri menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mencari tahu penyebab lumpuhnya server Pusat Data Nasional (PDN) pada Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo), Kamis (20/6) lalu.

"Sedang kita dalamin. Bekerjasama dengan BSSN apakah kendala teknis atau ada hal lain," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat dikonfirmasi, Senin (24/6).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun menyampaikan permohonan maaf atas gangguan di PDNS-2 itu.

Dalam keterangan resmi Kominfo, Sabtu (22/6), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, selama beberapa waktu terakhir, langkah pemulihan server PDN dari gangguan telah dilakukan.

Kominfo pun mengungkap perkembangan dari pemulihan server PDN. Salah satunya disebutkan kalau layanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi.

"Sebagian layanan imigrasi melalui autogate di Bandara Soekarno Hatta telah kembali beroperasi secara bertahap. Sedangkan layanan autogate di bandara lain masih terus diupayakan pemulihan," kata Semuel melalui keterangan.

Lebih lanjut, agar proses keimigrasian bisa berjalan, layanan kombinasi dengan verifikasi manual masih dilakukan oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih lanjut, pria yang karib disapa Semmy mengungkap kalau Kominfo berupaya melakukan upaya-upaya pemulihan secepatnya sembari memperhatikan aspek kehatian-hatian dan mengutamakan kepentingan publik dan pengguna layanan.

"Upaya-upaya tersebut dilakukan secara intensif bersama dengan PT Telkom sebagai penyelenggara Pusat Data, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian RI (Polri), dan Kementerian atau Lembaga terkait," kata Semuel.

Sementara, dalam hal layanan keimigrasian, Kominfo bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Tak lupa Semmy memastikan tiap perkembangan pemulihan PDNS 2 akan diinformasikan secara berkala.