Pemerintah Sepakati Kontrak 329 Juta Vaksin Covid-19 dari Beberapa Negara
"Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menkes bahwa bentuk kerja sama dilakukan dengan perusahaan kandidat vaksin ini bersifat fix ataupun opsi. Pada kontrak yang bersifat fix, maka vaksin akan pasti dibeli oleh pemerintah,” kata Wiku
Pemerintah telah menyepakati kontrak pengadaan 329 juta dosis vaksin covid-19 dengan sejumlah produsen dari berbagai negara. Pengadaan vaksin ini melalui lima jalur pemesanan. Empat diantaranya bersifat bilateral dan satu bersifat multilateral. Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah berpotensi memesan ratudan juta dosis tambahan vaksin.
"Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menkes bahwa bentuk kerja sama dilakukan dengan perusahaan kandidat vaksin ini bersifat fix ataupun opsi. Pada kontrak yang bersifat fix, maka vaksin akan pasti dibeli oleh pemerintah,” kata Wiku saat konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Kamis (31/12).
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Bagaimana peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Peningkatan kasus Covis-19 di DKI Jakarta aman dan sangat terkendali. Tidak ada kenaikan bermakna angka perawatan rumah sakit juga.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
Pembelian tambahan vaksin itu masih bersifat tentatif. Sebab, ada banyak hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum membeli vaksin. Wiku mengatakan, pemerintah enggan menambah dan memperpanjang kontrak kerja sama jika vaksin yang dibeli ternyata sulit didistribusikan atau tidak cocok dengan warga Indonesia. Oleh semua itu, penambahan dosis vaksin tergantung hasil uji klinis vaksin tersebut di Indonesia.
“Menimbang hasil uji klinis maupun hasil uji kelayakan untuk digunakan di Indonesia karena pada prinsipnya adalah transaksi yang membutuhkan banyak pertimbangan, yaitu jaminan cakupan vaksinasi dan juga kelayakannya,” kata Wiku.
Wiku merinci 329 juta vaksin yang sudah disepakati kontraknya itu. Yang terbanyak yaitu vaksin dari Sinovac Tiongkok sebanyak 125 juta dosis, lalu dari perusahaan Amerika-Kanada, yakni Novavax sebanyak 50 juta dan sisanya sebanyak 54 juta dosis dari Covax.
Kemudian, rincian vaksin yang rencananya akan ditambah pemerintah yaitu 100 juta dari Sinovac dan 80 juta dosis dari Novavax. Pemerintah juga akan membeli 50 juta dosis vaksin dari 2 produsen, yaitu dari Astrazeneca dan Pfizer. Masing-masing 50 juta dosis, seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi siang tadi di Bandara Soekarno Hatta saat memberikan keterangannya terkait kedatangan 1,8 juta vaksin Sinovac tahap II.
Wiku pun berharap, warga Indonesia bisa percaya sepenuhnya dengan pemerintah terhadap penyediaan vaksin Covid-19 ini untuk mempercepat penanganan pandemic Covid-19.
"Mohon masyarakat mendukung sepenuhnya langkah yang diambil pemerintah. Kami mohon doanya agar proses kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar,” tutupnya.
Baca juga:
VIDEO: 1,8 Juta Vaksin Sinovac Tambahan Tiba di Bandara Soetta
Presiden Jokowi: Vaksinasi Segera dilakukan Pertengahan Januari 2021
Meski Covid-19 Terus Bermutasi, Vaksin Covid-19 Diklaim Tetap Efektif
Cara Kerja Obat COVID-19 GX-17 Usai Dapat Izin Uji Klinis Fase 2 dari BPOM
Penyandang Penyakit Autoimun & Hipertiroid Tidak Dianjurkan Menerima Vaksin COVID-19