Pemerintah verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkala

"Verifikasi dan validasi ini sangat menentukan keberhasilan dari program-program peningkatan kesejahteraan," kata Puan.

Pemerintah sedang menyempurnakan warisan data kemiskinan di Indonesia yang hingga kini masih berbeda-beda dan amburadul. Oleh karena itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan melakukan verifikasi dan validasi ulang data kemiskinan yang akan dilakukan secara berkala.

"Verifikasi dan validasi ini sangat menentukan keberhasilan dari program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kita laksanakan ke depan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Jakarta, Selasa (14/4).

Dengan cara verifikasi dan validasi tersebut, lanjut Puan, kebijakan dan program-program dalam Nawa Cita yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Melalui verifikasi dan validasi data maka Indonesia pada masa mendatang dipastikan hanya akan memiliki satu data kemiskinan yang valid dan akurat.

"Verifikasi dan validasi ini sangat menentukan keberhasilan dari program-program peningkatan kesejahteraan yang kita laksanakan ke depan. Dan, saya katakan strategis karena efektivitas program sangat ditentukan oleh seberapa tepat kita mencapai target yang kita tentukan," jelas Puan.

Saat ini, kata Puan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggunakan data untuk menetapkan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Sejahtera dan juga Beras untuk Rakyat Miskin atau Raskin.

"Harus ada upaya untuk mendorong masyarakat, terutama Rumah Tangga Sasaran untuk secara aktif melaporkan kondisi rumah tangganya. Di sisi lain upaya pelembagaan pemutakhiran data ini harus didukung oleh pemerintah daerah mulai pada saat pengumpulan data hingga penetapan rumah tangga sasaran," jelasnya.

Puan berharap pada masa mendatang tidak ada lagi perbedaan antara data yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kita harus sepakat bahwa data yang digunakan dalam pembangunan mulai dari perencanaan hingga pengukuran hasil dan evaluasi pembangunan menggunakan satu data," tandasnya.

Baca juga:
Wali Kota tak kunjung datang, pembagian PSKS di Cilegon molor
Ahok tolak bantu Richie yang siap jual ginjal biayai lahiran anak
Richie sempat berniat jual ginjal buat tutup biaya persalinan istri
Tak punya uang buat tebus istri dan anak di RS, Richie ngadu ke Ahok
Dirujuk ke RS Medan, Naira bocah pengidap hydrocephalus butuh biaya