Pemprov Papua didesak terbuka soal sumbangan dari Freeport

Pemerintah setempat diminta bertanggung jawab soal penggunaan duit hibah itu.

Tokoh masyarakat Papua, Michael Manufandu, mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan penjelasan secara terbuka soal dana royalti diterima dari PT Freeport Indonesia selama ini. Dia meminta duit itu telah dipakai buat kegiatan apa saja.

Manufandu mengatakan, dana royalti PT Freeport sebesar 80 persen dikembalikan ke Papua. Dari jumlah itu, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil menerima persentase terbesar, dan sisanya dibagi merata kepada 42 kabupaten/kota di Papua.

"Kita harapkan Pemda terbuka untuk memberikan penjelasan dana royalti dari PT Freeport yang selama ini mereka terima sudah dipakai untuk membangun. Yang kita tahu, dana itu masuk dalam APBD. Kita minta kejujuran dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika bahwa dana royalti yang diterima dari PT Freeport telah mereka gunakan untuk membangun ini dan itu," kata Manufandu di Timika, Papua, seperti dilansir dari Antara, Jumat (24/7).

Menurut Manufandu, PT Freeport sedikit banyak membantu pembangunan di Papua hingga. Kontribusi PT Freeport terhadap Papua, baik melalui royalti, pajak-pajak lain untuk Papua sangat besar.

Bahkan sumber APBD Kabupaten Mimika terbesar, kata Manufandu, berasal dari royalti PT Freeport dan pajak-pajak lainnya.

"Saya tegaskan bahwa sumbangan PT Freeport untuk pembangunan Kabupaten Mimika dalam bentuk royalti itulah yang digunakan untuk membiayai program-program yang berjalan selama ini. Kita harapkan dana itu digunakan untuk membangun sekolah-sekolah, Puskesmas, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya untuk kepentingan rakyat Papua," ujar Manufandu.