Pendemo depan Istana nilai kenaikan BBM kebijakan sesat Jokowi
Mereka menilai pemerintah tidak memiliki niat baik untuk menyejahterakan rakyat.
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) menuding pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah membuat kebijakan yang sesat dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka menilai pemerintah tidak memiliki niat baik untuk menyejahterakan rakyat.
"Di usia pemerintahannya yang masih belum genap satu bulan ini, tampak jelas bahwa Jokowi-JK bahkan dengan licik berusaha membohongi rakyat dengan menjadikan defisit dan pemborosan anggaran APBN sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM," ujar Koordinator FPR Rudi HB Daman saat orasi dalam unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11).
Rudi mengatakan kebijakan tersebut secara langsung akan semakin mencekik rakyat. Menurut dia, ini karena dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Selain itu, pilihan kebijakan Jokowi-JK menaikkan harga BBM ini paling utama akan menyebabkan kaum tani semakin terjerat atas kelicikan lintah darat dengan bunga utang yang berlipat akibat mahalnya biaya produksi pertanian," ungkap dia.
Selanjutnya, Rudi menyatakan Jokowi-JK tidak memiliki perbedaan dengan rezim-rezim pemerintahan sebelumnya. Atas hal itu, Rudi menuntut agar Jokowi-JK membatalkan kebijakan tersebut.
"Batalkan penaikan harga BBM. Cabut UU Migas dan UU Penanaman Modal yang mengabdi pada imperialis," terang Rudi.
Hari ini, puluhan anggota FPR menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Aksi ini digelar bersamaan dengan unjuk rasa dari beberapa ormas, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia.
Baca juga:
Sehari setelah BBM naik, harga sembako di Aceh meroket
Komisi XI bakal panggil menteri keuangan terkait kenaikan BBM
Tolak kenaikan BBM, demonstran bertopeng Jokowi seret orang
Polisi bongkar timbunan 32 ribu liter solar di Marunda
Pemerintah izinkan tarif angkutan umum naik 10 persen
Wapres JK: Tahun depan kita terapkan subsidi tetap
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Bagaimana cara untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dalam kelompok kolektif? “Kalaupun pada saat melakukan transaksi pembelian ini diwakilkan kepada satu orang dalam anggota tersebut, maka anggota konsumen pengguna yang lain wajib melampirkan surat rekomendasi kepemilikan masing-masing,” tegas Harya.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.