Pengeboran proyek MRT dimulai, politisi PDIP puji Jokowi
"Proyek MRT telah masuk dalam tata ruang Pemda DKI Jakarta sejak 1985. Namun, tak pernah dimulai."
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi meresmikan pengoperasian perdana mesin bor bawah tanah proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Patung Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat. Langkah Jokowi untuk memulai membangun transportasi publik ini diapresiasi.
Anggota Komisi V DPR, Nusyirwan Soejono, menilai dengan dimulainya pengeboran proyek kereta bawah tanah ini Jokowi telah melakukan langkah berani. Sebab, pembangunan transportasi publik sering kali menghadapi sejumlah permasalahan yang sulit.
"Ini sebuah langkah berani mengingat proyek MRT telah masuk dalam tata ruang Pemda DKI Jakarta sejak 1985. Namun, tak pernah dimulai. Setelah melalui penantian panjang sekitar 25 tahun lamanya, hari ini kereta bawah tanah dimulai pengeborannya oleh Presiden Jokowi,” ujar Nusyirwan di Jakarta, Senin (21/9).
Nusyirwan mengatakan, transportasi publik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, terlebih di tengah perkembangan Jakarta saat ini. Menurutnya, proyek MRT bersama program kereta rel ringan atau light rail transit (LRT) yang juga dalam tahap pelaksanaan, bisa menjadi solusi.
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, dimulainya pengeboran bawah tanah tersebut memberikan semangat baru untuk terus bekerja menyelesaikan program-program penting lama yang tertunda.
“Memang sangat banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk memulai pekerjaan yang berlabel transportasi publik. Baik itu menyangkut soal lahan, pembiayaan dan administrasi yang rumit,” paparnya.
“Begitu lamanya rentang waktu sejak proyek MRT dalam rancangan tata ruang Pemda DKI Jakarta hingga sekarang baru bisa proyek tersebut bisa dijalankan. Kita mengapresiasi Presiden Jokowi yang teguh menjalankan program penting untuk transportasi publik,” tambahnya.
Nusyirwan mengatakan, selain membutuhkan keberanian Presiden dalam mengambil keputusan memulai proyek MRT, di sisi lain juga dibutuhkan pengertian masyarakat.
“Memang membutuhkan pengorbanan rakyat dengan semakin macetnya kondisi jalan raya di DKI Jakarta dan sekitarnya. Namun, kita berharap dua tahun mendatang, kita akan memiliki transportasi publik yang murah dan handal,” ujar Nusyirwan.
Baca juga:
Begini penampakan udara pembongkaran Stadion Lebak Bulus untuk MRT
Pembebasan lahan MRT, Ahok bayar Rp 15 M ke 3 warga Cipete
Ahok gandeng BPN urus pembebasan lahan untuk proyek MRT
Jokowi resmikan pengeboran terowongan MRT
Demi proyek MRT, pohon ditebang dan Jakarta makin macet
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Siapa yang memimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.