Pengelola media Islam sebut Jokowi zalim lebih buruk dari Orde Baru
Kemenkominfo memblokir 19 situs Islam yang disinyalir menyebarkan paham radikal ke masyarakat.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan ada 19 situs Islam yang disinyalir mengajarkan paham radikal. Bahkan, masyarakat dikatakan merasa terganggu dengan isi berita yang bersifat memecah belah itu.
Berbekal laporan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs-situs tersebut. Hal itu berdasar pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
Tindakan yang tanpa ada dialog ini menimbulkan berbagai kecaman. Para pengelola situs Islam ini ramai-ramai menggeruduk Kemenkominfo. Mereka menilai pemerintah mulai sewenang-wenang layaknya Orde baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat di depan publik.
Berikut sumpah serapah pengelola media Islam nilai Jokowi bak Orde Baru, seperti dihimpun merdeka.com, Rabu (1/4):
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dikatakan Menteri AS tentang Kominfo dalam berita hoaks yang beredar? Judul berita itu mencatut situs berita Liputan6.com, berjudul; "Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina."
-
Apa yang terjadi pada sapi Presiden Jokowi di Blora? Tampak sapi tersebut mengamuk saat akan disembelih Dalam video yang diunggah akun YouTube Liputan6, tampak saat akan disembelih, muka sapi itu ditutup dengan sebuah kain. Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Siapa yang mendampingi Jokowi saat mencoblos? Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana mencoblos capres-cawapres, caleg DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Jokowi zalim blokir situs Islam
Pemimpin Redaksi dakwatuna.com, Samin Barkah meminta penjelasan dari pemerintah atas pemblokiran media Islam yang dikelolanya. Pihaknya tidak pernah mendapat pemberitahuan alasan pemblokiran tersebut.
"Tidak ada pemberitahuan, ibaratnya enggak ada asap enggak ada apa-apa. Tunjukkan oleh pemerintah, mana yang mengajarkan paham radikal," kata Samin saat dihubungi merdeka.com, Selasa (31/3).
Menurutnya, Pemerintahan Joko Widodo telah melakukan penindasan kepada rakyat kecil lewat kebijakan pemblokiran situs Islam ini. Pemblokiran tersebut dinilai sebagai tanda pemerintah memiliki sifat otoriter.
"Penguasa sekarang ini zalim. Golkar yang besar saja diacak-acak apalagi media Islam yang kecil," terang dia.
Kemenkominfo tukang pasang plang
Pemimpin redaksi AQL Islamiccenter.com, Agus Soelarto mengatakan situs-situs media Islam diblokir pemerintah tidak memuat konten negatif seperti yang dituduhkan. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan dinilai memberangus kebebasan pers tersebut.
"Kami mengajukan normalisasi situs-situs yang diblokir sesuai Pasal 16," kata Agus saat mediasi dengan pihak Kemenkominfo di lantai II, Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (31/3).
Dia mengatakan, pihak Kemenkominfo harus menjelaskan dasar pemblokiran yaitu pengaduan masyarakat yang resah dengan situs-situs Islam. Jika ada masyarakat yang resah dengan situs-situs media Islam, kata dia, pihak Kemenkominfo harus memberikan data kepada sejumlah pengelola media Islam.
"Kalau tertutup untuk diskusi definisi radikal itu apa maka Kemenkominfo cuma tukang pasang plang, enggak melakukan proses intelektual," terang dia.
Jokowi lebih buruk dari Orde Baru
Pemimpin redaksi salam-online.com, Ubaidillah Salman membandingkan pemblokiran media rezim Orde Baru dengan Pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, saat Orde Baru dijelaskan poin-poin yang melanggar dalam pemberitaan.
"Dalam Orde Baru saja tak begini saat pemberedelan media, ketika dulu Menteri Penerangan jelaskan poin-poin mana saja yang dilanggar. Tapi ini tak ada klarifikasi terlebih dahulu kepada kami. Makanya ini lebih gila dari orde baru," kata Ubaidillah saat mediasi dengan pihak Kemenkominfo di lantai II gedung Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (31/3).
Dia mengatakan, pihaknya merasa dirugikan dengan adanya pemblokiran tersebut. Oleh karena itu, pihaknya ingin sejumlah media yang diblokir dinormalkan kembali.
"Media ini tidak ada yang dukung ISIS. Tolong cari mana ada berita yang dukung ISIS," terang dia.
Ini situs pengajian bukan situs porno
Para pengelola media Islam menilai Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah melakukan tindakan radikal terhadap media Islam. Pemimpin redaksi AQL Islamiccenter.com, Agus Soelarto mengatakan, situs yang dikelolanya merupakan pemberitaan bersumber pengajian.
"Kami situs pengajian kok disamakan dengan situs porno," kata Agus saat mediasi dengan BNPT dan Kemenkominfo di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (31/3).
Dia meminta BNPT untuk menjelaskan kepada publik, bahwa situs yang dikelolanya bukan situs-situs radikal. Oleh sebab itu, BNPT harus menunjukkan bukti-bukti kalau situs-situs media Islam memuat radikalisme.
"Apakah ini tugas BNPT mewakili pemerintah, kalau tak ada klarifikasi hari ini dapat pernyataan bukan situs radikal tunjukan sama kami pernah melakukan radikal," ujarnya.