'Perbudakan' di Medan jadi bahan pembahasan RUU PRT DPR RI
"Kita akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang," kata Anshori.
'Perbudakan' pembantu rumah tangga (PRT) di Medan mendapat respons Komisi IX DPR RI. Mereka mengunjungi Polresta Medan dan tempat kejadian perkara (TKP), Kamis (4/12).
Anggota Komisi IX DPR RI yang berkunjung ke dua lokasi itu masing-masing Anshory Siregar (PKS), Marwan Dasopang (PKB) dan Zulfikar Ahmad (PD). Di Mapolresta Medan, mereka sempat bertemu dengan korban penganiayaan itu.
"Kita akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang di Medan maupun di kota-kota lain. Kita harus melakukan pencegahan sejak dini," kata Anshori Siregar.
Dia menambahkan, Komisi IX memberi perhatian pada kasus penganiayaan yang telah menyebabkan 2 orang tewas. Anshory menyatakan sudah menghubungi Kapolri Jenderal Sutarman agar kasus itu segera dituntaskan.
Mereka juga akan menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak yang melindungi kegiatan pelaku. "Biasanya orang yang melakukan kesalahan itu karena aman dan ada pihak yang mengamankannya. Itu akan kita telusuri," ujar Anshory.
Penganiayaan PRT menjadi perhatian Komisi IX karena peristiwa serupa sering terjadi. Bukan hanya di luar negeri, kasusnya juga ternyata terjadi di dalam negeri.
Selain itu, Komisi IX juga tengah membahas RUU Pembantu Rumah Tangga (PRT). Kasus ini pun akan menjadi salah satu masukan bagi rancangan regulasi itu. "Nanti akan ada pasal-pasal yang memberi perlindungan kepada PRT, termasuk soal penghasilannya," sambung Anshory.
Seperti diberitakan, penganiayaan terhadap PRT di Medan terungkap setelah petugas menggerebek rumah penyalur tenaga kerja CV Maju Jaya di Jalan Beo simpang Jalan Angsa, kawasan Madong Lubis, Kamis (27/11) sore.
Dari rumah milik Syamsul Anwar itu diselamatkan tiga PRT perempuan, yaitu Endang Murdaningsih (55) asal Madura, Anis Rahayu (25) asal Malang dan Rukmiani (43) asal Demak.
Kondisi ketiga perempuan itu memprihatinkan. Mereka mengaku kerap dianiaya. Seorang di antara korban mengaku tidak digaji selama bertahun-tahun bekerja di sejumlah lokasi.
Selain mengaku kerap dianiaya, ketiga PRT itu juga menginformasikan kepada polisi ada rekan mereka bernama Cici tewas setelah dianiaya pada akhir Oktober 2014. Perempuan itu kemudian dibawa dengan salah satu mobil milik Syamsul Anwar.
Informasi dari pekerja perempuan ini kemudian diselidiki polisi. Cici dipastikan tewas dan dibuang ke kawasan Barus Jahe, Karo. Perempuan ini ditemukan sebagai Mrs X pada 31 Oktober dan sudah dimakamkan di TPU Kristen di Jalan Irian Kabanjahe.
Belakangan, polisi juga menyatakan korban bertambah menjadi dua orang. Mereka menyatakan Mrs X yang ditemukan di Labuhan Deli merupakan Yanti, PRT lainnya.
Polisi sudah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini, yaitu Syamsul Anwar dan istrinya Radika, anaknya M Tariq, dan keponakannya Zakir beserta dua pekerja yaitu Kiki Andika, Bahri dan seorang sopir bernama Fery. Mereka dikenakan pasal pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, KDRT dan perdagangan manusia.
Baca juga:
Fakta-fakta kasus 'perbudakan' PRT di Medan versi polisi
'Perbudakan' PRT di Medan, pelaku juga kena pasal trafficking
Jasad wanita misterius di Karo diduga Cici, warga Bekasi
2 Tahun tak digaji, pembantu asal NTT mengadu ke polisi
2 buruh di Yogya disekap selama 6 bulan
6 Gadis asal Lampung diduga jadi korban perbudakan di OKI
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap. Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Di mana pelantikan anggota DPRD Jateng berlangsung? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.