Pilkada, Polri beri pengamanan khusus di daerah rawan konflik

Identifikasi sudah dilakukan berdasarkan pertimbangan sejarah konflik pada pilkada sebelumnya.

Menjelang Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang, Polri telah mengidentifikasi daerah rawan konflik. Identifikasi ini dilakukan agar pengamanan dalam mengantisipasi adanya kekacauan akan diperketat.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan identifikasi sudah dilakukan berdasarkan pertimbangan sejarah konflik pada pilkada sebelumnya.

"Misalnya Bima, Dompu, Maluku, Tolikara, Nias Selatan. Daerah daerah yang memiliki sejarah konflik Ini yang jadi perhatian. Kemudian potensi konflik kepengurusan partai politik yang ganda, ada dukungan yang ganda, kemudian ada daerah daerah bekas konflik, Poso, Maluku, Papua. Beberapa daerah lain yang konflik konflik yang lalu, tentu juga jadi persoalan. Potensi konflik, dan gangguan masyarakat menjadi suatu pertimbangan sehingga daerah itu perlu menjadi suatu perhatian karena tingkat kerawanannya cukup tinggi," jelas Badrodin di STIK PTIK, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (11/8).

Selain itu, dalam menangani jika terjadi kerusuhan saat pilkada, Badrodin memaparkan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan.

"Tindakan kepolisian kan ada levelnya, ada dari level 1 sampai 6. Level 1 itu kehadiran polisi, kemudian level 2 gunakan kata kata, level 3 itu gunakan tangan kosong, level 4 dgn peralatan," paparnya.

Lanjut dia, level 5 dengan gas air mata, alat alat PHH, water canon, nah level 6 itu baru gunakan senjata apai. Jadi ada geradasinya atau levelnya dalam tindakan tindakan kepolisian.

Level ini, akan diterapkan berdasarkan situasi di lokasi kejadian. Tentunya polisi akan menangani berdasarkan level yang ada.