PKS sebut Jokowi buang-buang waktu bikin tim independen
Sudah punya Wantimpres dan Staf Presiden, buat apa lagi tim independen?
Politikus PKS Nasir Jamil mengatakan, tim independen yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo tidak perlu dibentuk secara formal. Mengingat, Presiden memiliki Wantimpres dan Staf Presiden untuk membantunya memberikan masukan dalam mengambil keputusan.
"Tim independen tidak perlu diformalkan. Sebab Presiden punya Wantimpres, punya staf presiden," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI itu menyebut Presiden Joko Widodo membuang waktu dengan membentuk tim independen. Seharusnya keberadaan Wantimpres dan Staf Kepresidenan dioptimalkan.
"Menurut saya Presiden buang-buang waktu. Terlebih banyak yang ragu dengan indepedensi tim itu. Jadi lebih baik Presiden lebih mendengarkan Wantimpres dan Staf Presiden," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah membentuk tim independen yang terdiri dari 7 orang, yakni Oegroseno, Jimly Asshiddiqie, Tumpak Hatorangan Panggabean, Bambang Widodo Umar, Hikmahanto Juwana, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Ahmad Syafii Maarif. Tim tersebut diminta memberikan kajian terkait penyelesaian kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri.
Baca juga:
Hadiri rapat bersama Mensesneg, Imam Prasodjo masuk tim independen?
Tim independen KPK vs Polri rapat bersama Mensesneg Pratikno
Ini alasan Jokowi bentuk tim independen
Bentuk tim independen, Jokowi tunggu masukan menteri
Eks pimpinan KPK setuju tim independen mediator kisruh Polri vs KPK
Ini 7 anggota tim independen buatan Jokowi untuk atasi KPK vs Polri
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana cara agar kolaborasi KPK dan Polri ini efektif? “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).