PKS sebut LGBT penyakit dan virus, harus enyah dari Indonesia
PKS ingatkan kutukan Allah di zaman nabi Luth.
Penyimpangan perilaku seksual di masyarakat kian memprihatinkan. Masyarakat harus memperkuat ketahanan sosial dan keluarga dalam menghadapi ancaman LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes mendorong kerjasama seluruh unsur masyarakat dalam menghadapi LGBT.
"Kita harus melakukan berbagai upaya agar virus LGBT tidak menyebar dan merusak anak-anak muda kita, yang biasanya menjadi sasaran empuk gerakan LGBT," ujar Fahmy dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com, Rabu (10/2).
Menurut Fahmy, setiap unsur masyarakat dan lembaga harus berperan dalam mencegah berkembang dan meluasnya LGBT. Dia mencontohkan, lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi dan pesantren harus menjelaskan dengan baik dan obyektif kepada siswa, mahasiswa dan santri tentang apa, siapa, mengapa dan bagaimana LGBT itu sesungguhnya.
Lembaga keagamaan seperti ormas Islam, MUI dan Gerakan Dakwah, menurut dia, ikut menyuarakan kepada berbagai pihak akan kesesatan dan penyimpangan perilaku LGBT dan menyalahi nilai dan sendi-sendi agama.
"Parpol Islam dan nasionalis bersatu padu untuk menjaga dan membentengi agar LGBT tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atau undang-undang. Bahkan seharusnya mengenyahkan mereka dari negara RI yang relijius, bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, berbudaya dan beradab," imbuhnya.
Lebih lanjut, Fahmy mengatakan, LGBT adalah penyakit dan penyimpangan perilaku sebagaimana masuk dalam kategori ODMK (Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa), yang merujuk pada terminologi ODMK pada UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
"LGBT sudah eksis sejak dahulu kala. Kaum nabi Luth (Sodom) adalah komunitas pertama yang melakukan perilaku Gay/homoseksual yang menyebabkan mereka dikutuk dan dimurkai Allah SWT," tambah dia.
LGBT, Fahmy menambahkan, juga merupakan gerakan sesat dan menyesatkan perilaku seksual yang menyimpang dikecam oleh semua agama.
"Kini sedang merebak dan masuk ke negeri kita tercinta. Perlahan tapi pasti, mereka melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah pengikut, sambil mendekati para pejabat dan akademisi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas eksistensi mereka. Tentu saja yang paling ampuh, mereka menggunakan isu HAM," jelasnya.
Namun demikian, Fahmy mengatakan, menghadapi persoalan LGBT harus secara obyektif dan proporsional. Menurutnya, gerakan LGBT harus dibendung, tapi korban LGBT tentu harus diperlakukan secara berbeda dan bijak.
"Mereka boleh jadi 'terjebak' dan terstimulasi oleh lingkungan, atau salah asuh. Atau, sebagian mereka terlahir dengan kecenderungan LGBT. Adapun yang perlu kita 'perangi' adalah kelembagaan LGBT yang dengan sistemik dan sengaja menyebarluaskan faham, gaya dan perilaku LGBT kepada anak-anak muda kita. Kepada mereka, kita harus dekati, berikan pemahaman, treatment atau rehabilitasi dengan bijak," cetusnya.
Baca juga:
Gay di Jakarta bicara soal hubungan intim & penampilan metroseksual
Berapa biaya yang dikeluarkan transgender supaya jadi wanita tulen?
Jadi gay & lesbian, faktor gen atau pilihan hidup?
PKB: Tidak ada tempat untuk kaum LGBT
Mereka ramai-ramai menolak LGBT berkembang di dalam negeri
Tak berizin, pesta komunitas gay di Surabaya terpaksa batal
Kegiatan-kegiatan komunitas LGBT ini gagal dilaksanakan di Indonesia
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.