Mantan Ketua KPK Sebut Dinasti Politik Jadi Virus Pembunuh Demokrasi
Busyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.
Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas angkat bicara tentang situasi terkini di Indonesia.
Mantan Ketua KPK Sebut Dinasti Politik Jadi Virus Pembunuh Demokrasi
Busyro menilai jika belakangan ini masyarakat Indonesia diracuni oleh virus pembunuh demokrasi dan daulat rakyat yaitu dinasti politik.
"Bulan-bulan ini rakyat diracuni dengan virus, virus itu adalah virus pembunuh demokrasi dan daulat rakyat. Virus itu bernama dinasti politik destruktif, sumber virus itu adalah di sekitar Monas tepatnya di Istana Negara," kata Busyro dalam orasi di gerakan Kampus Menggugat yang digelar di Balairung, UGM, Selasa (12/3).
Busyro menerangkan jika virus pembunuh demokrasi dan daulat rakyat ini bisa tumbuh subur karena masyarakat difakir miskinkan dan diyatim piatukan baik dalam sektor politik, hukum, ekonomi dan HAM.
Busyro juga menyoroti tentang proses politik di Pemilu 2024 ini. Busyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik dari keluarga Presiden.
"Proses politik selama pemilu yang kemarin itu membuktikan bahwa ada fakta telanjang, bahwa rasa malu kandas pada elite politik Istana. Etika politik dikubur, dan diganti dengan berkobarnya syahwat nafsu politik keluarga presiden," ucap Busyro.
"Direnggutnya konstitusi adalah bukti ketelanjangan etika politik kenegaraan. Termasuk muruah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK nomor 90 tahun 2024 yang memberi privilege secara amoral, asosial terhadap anak sulung Presiden Jokowi yang bernama Gibran," imbuh Busyro.
Melihat kondisi demokrasi di Indonesia saat ini, Busyro mengajak seluruh civitas akademika dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta tidak lagi bisa tinggal diam.
Busyro juga mengimbau kepada rekan-rekan sivitas akademika di seluruh Indonesia baik negeri dan swasta untuk sesegera mungkin melakukan gerakan-gerakan adab, penuh sopan, penuh santun tapi tegas terhadap rezim.
"Sudah saatnya kita berpihak kepada rakyat, yang ditipu terus setiap lima tahun melalui pemilu yang selalu bermasalah itu untuk kembali kepada marwah rakyat sebagai satu-satunya subjek hukum yang berdaulat," tutup Busyro.
