Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah

Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.

mahkamah konstitusi
Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah
Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah (©merdeka.com)

Dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.

Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah<br>

Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah

Sejumlah tokoh bangsa, akademisi hingga para aktivis yang tergabung dengan Maklumat Juanda 2023 mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan pemerintahan atas situasi negara yang saat ini.

Lantaran para penguasa kerap kali menyalahgunakan kekuasaannya hingga munculnya fenomena politik dinasti.

"Mundurnya reformasi ditandai dengan
merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. Reformasi
dan Demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir, dikhianati," kata Juru Bicara Maklumat Juanda 2023, Usman Hamid di kawasan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah

Usman Hamid mengatakan, contoh real dari para penguasa menyalahgunakan demokrasi seperti peraturan perundang-undangan, mulai dari Revisi UU KPK, KUHP, hingga UU Cipta Kerja.

Akibatnya berimbas pada mempersempit ruang ruang publik untuk menyuarakan ke pemerintah.

Belum lagi ditambahkan Usman, prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki layaknya era Presiden Soeharto.

"Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat. Prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar di era rezim Soeharto. Penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek," 

tegas dia.

Selain itu, menjelang kontestasi pemilu 2024 yang dianggap Presiden Joko Widodo yang dirasa kental kesewenangannya dengan mengistimewakan anak-anaknya untuk terjun ke dunia politik. Seakan-akan tengah membuat dinasti keluarga.

Seperti halnya dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan batas usia minimal Capres Cawapres 40 tahun dengan catatan berpengalaman sebagai kepala daerah.

Keputusan itu pun juga yang dinilai untuk Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming yang dikabarkan akan menjadi kandidat Cawapres Prabowo Subianto.

"Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan
menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti
keluarga. Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dijadikan permainan kotor," tegas dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
R
Reporter
  • Rahmat Baihaqi
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Putusan MK soal Syarat Capres-Cawapres Dianggap Menyimpang dari Amanat Konstitusi
Putusan MK soal Syarat Capres-Cawapres Dianggap Menyimpang dari Amanat Konstitusi

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyimpang dari fungsinya.

Mahkamah Konstitusi
Putusan MK Pengalaman Kepala Daerah Syarat Cawapres, Fenomena Dinasti Politik Bukan Gejala
Putusan MK Pengalaman Kepala Daerah Syarat Cawapres, Fenomena Dinasti Politik Bukan Gejala

Gugatan diajukan oleh oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru.

Mahkamah Konstitusi
VIDEO: Politik Dinasti Meresahkan
VIDEO: Politik Dinasti Meresahkan "Kalau Mau Jadi Pemimpin Anak Muda Harus Berprestasi!"

Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko melihat dengan putusan MK membuat politik dinasti semakin tumbuh subur

berita video
Putusan MK soal Batas Usia Capres Cawapres Dinilai Rasional dan Adil
Putusan MK soal Batas Usia Capres Cawapres Dinilai Rasional dan Adil

Menurutnya, MK sudah memutuskan secara independen dan objektif.

Mahkamah Konstitusi
Putusan MK soal Batas Usia Capres Cawapres Jadi Pintu Masuk Anak Muda ke Pilpres
Putusan MK soal Batas Usia Capres Cawapres Jadi Pintu Masuk Anak Muda ke Pilpres

Efriza menilai juga ada anggapan negatif dari putusan MK itu karena sejumlah faktor.

Mahkamah Konstitusi
Masinton PDIP: Putusan MK Bagian Skenario Besar Politik Pelanggengan Kekuasaan
Masinton PDIP: Putusan MK Bagian Skenario Besar Politik Pelanggengan Kekuasaan

Politikus PDIP Masinton menilai putusan MK soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden jauh dari batas nalar.

PDIP
Yusril: Jangan Permainkan Jabatan Capres-Cawapres, Dampaknya ke 300 Juta Masyarakat
Yusril: Jangan Permainkan Jabatan Capres-Cawapres, Dampaknya ke 300 Juta Masyarakat

Menurut Yusril, putusan MK itu belum bersifat bulat, karena ada empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, dan dua hakim konstitusi concurring.

Batasan Usia Capres Cawapres
Saldi Isra: MK Menjebak Diri Sendiri dalam Pusaran Politik
Saldi Isra: MK Menjebak Diri Sendiri dalam Pusaran Politik

Putusan itu menurut Saldi Isra dapat menuruntuhkan kepercayaan publik terhadap MK.

Capres 2024
Putusan MK Dikaitkan Dinasti Politik, Pengamat Nilai Terlalu Konspirasi Kekuasaan Ikut Campur
Putusan MK Dikaitkan Dinasti Politik, Pengamat Nilai Terlalu Konspirasi Kekuasaan Ikut Campur

Hasan tak ingin putusan MK itu menjadi prasangka buruk karena ketidaksukaan semata.

Mahkamah Konstitusi
MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres, Kenapa Ambang Batas Presiden Ditolak?
MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres, Kenapa Ambang Batas Presiden Ditolak?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat capres dan cawapres di UU Pemilu menuai kontroversi. MK dianggap tidak konsisten.

Mahkamah Konstitusi
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada

Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.

PDIP
Keputusan MK: Usia di Bawah 40 Tahun Tapi Pernah Jadi Kepala Daerah, Boleh Maju Capres atau Cawapres
Keputusan MK: Usia di Bawah 40 Tahun Tapi Pernah Jadi Kepala Daerah, Boleh Maju Capres atau Cawapres

Mahkamah Konstitusi menilai kepala daerah sudah teruji berpengalaman sehingga dianggap layak maju sebagai capres dan cawapres.

Mahkamah Konstitusi