Polisi di tingkat bawah sebut para jenderal penuh intrik & politis

Para anggota di tingkat bawah resah dengan polemik soal pimpinan mereka. Berharap yang terbaik untuk Bhayangkara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri menggantikan Jendral Sutarman, yang telah diberhentikan. Badrodin akan menjalankan tugasnya sebagai Kapolri, hingga Calon Kapolri baru Komjen Budi Gunawan dilantik oleh Presiden.

Pengangkatan Badrodin menjadi pelaksana tugas Kapolri menuai pro dan kontra. Baru kali ini dalam struktur kepemimpinan di korps bhayangkara menggunakan istilah pelaksana tugas (Plt).

"Setahu saya selama saya di kepolisian nggak ada itu yang namanya Plt (Pelaksana tugas), yang ada itu pelaksana harian. Kalau misalnya kapolri berhalangan hadir, tugas wakapolri menggantikan, ini kan konteksnya beda. Berati baru kali ini Kapolri itu bintang tiga," kata seorang anggota polisi yang enggan disebutkan namanya, saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (19/1).

Polisi berpangkat AKP ini melanjutkan, jabatan bintang di institusi Polri menurutnya adalah jabatan politis. Dimana unsur kedekatan terhadap pimpinan dan juga anggota dewan sangatlah penting untuk dijaga.

"Kalau melati (Kombes) ke bintang (Brigjen) itu kita harus sekolah dulu dan itu sainganya banyak sekali. Tapi kalau udah dapet bintang, tinggal pinter-pinternya saja nyari kedekatan sama pimpinan," ungkapnya.

Dia mencontohkan, saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memilih Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo menjadi Kapolri yang baru untuk menggantikan Jendral Bambang Hendarso Danuri. Saat itu Timur langsung diangkat menjadi Kabaharkam dan dicalonkan jadi Kapolri.

"Calon kapolri adalah Prerogratif Presiden. Kalau Presiden sekarang mengangkat Pak Barodin jadi Plt itu hak Presiden. Tapi kan kita yang internal Polri bertanya-tanya, ada apa sebenernya," jelasnya.

Dia pun berharap, kegaduhan di internal kepolisian cepat selesai. Sebagai Presiden Jokowi pun harus memiliki ketegasan memilih Kapolri yang baru untuk bisa menjalankan tugas dan stabilatas keamanan negara.

"Yang namanya pemilihan kepolri memang persaingan Jendral, kami yang bawah-bawah hanya bisa mengikuti. Kalau bisa pak Presiden langsung memilih kapolri baru, jadi nggak usah lagi pakai istilah Plt," tandasnya.

Baca juga:
Tokoh lintas agama kompak dukung KPK usut rekening Budi Gunawan
Ogah dikaitkan dengan Mega, SBY ingatkan Sutarman ajudannya Gus Dur
Komisi III minta pimpinan DPR panggil Jokowi bahas kisruh Kapolri
Soal Plt Kapolri, Hanura sebut Jokowi langgar UU Kepolisian
Wiranto ogah bicara soal kisruh Kapolri
Tokoh lintas agama dukung KPK usut rekening gendut Budi Gunawan