Politikus PDIP sentil Luhut soal kasus mafia lahan di Batam

Menurut Dwi Ria, agenda lidik dan sidik itu sepenuhnya kewenangan KPK.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga politikus PDIP Dwi Ria Latifa, menyentil langkah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus mafia lahan di Batam.

"Seharunya yang menyatakan itu KPK. Bukan pejabat yang lain. Kementerian bagian yang harus diselidiki juga," ujar Dwi Ria di Batam, Rabu (24/2).

Anggota komisi 3 DPR yang juga pernah mencalonkan diri menjadi anggota KPK itu juga menegaskan, bahwa agenda lidik dan sidik itu sepenuhnya kewenangan KPK.

Seperti yang diketahui, pemerintah pusat sedang melakukan evaluasi terhadap iklim investasi di Batam. Mulai dari evaluasi BP Batam dan evaluasi kawasan perdagangan bebas yang disandang Batam.

Terkait kasus mafia lahan ini, Menko Polhukam mengatakan KPK akan segera turun ke Batam untuk menyelidiki kasus pengalokasian lahan di wilayah tersebut.

"KPK dan badan terkait akan datang dan mengaudit BP Batam. Banyak yang tidak beres di sini," kata Luhut di Batam, Kamis (18/2).

Carut marut masalah tanah dianggap menjadi satu penyebab perekonomian Batam tidak berkembang sesuai harapan, diduga ada permainan alokasi lahan. Ada pihak sengaja membeli alokasi lahan, untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan.

"Banyak tanah dimain-mainkan, itu menghambat. Kalau dibeli harus digunakan tidak untuk diperdagangkan lagi," ungkap Luhut.

Dia mengimbau aparat Badan Pengusahaan Kawasan Batam, sebagai pemegang hak alokasi lahan, agar segera mempersiapkan diri, bila KPK atau lembaga hukum lain turun tangan untuk mengaudit lahan.

"Saya minta otorita (BP Kawasan Batam) mulai bebenah, jangan sampai kena," imbaunya. seperti dilansir Antara.

Baca juga:
BKPM bakal cari solusi soal dualisme pengelolaan Batam
Cerita Wagub baru Kepri terombang-ambing di laut saat kunker
Tak hanya salon dan spa, 'rumah makan plus-plus' pun ada di Batam
Momen peledakan kapal illegal fishing Malaysia dan Vietnam di Batam
Jokowi diminta langsung bawahi BP Batam
Kalau status berubah, Batam bukan lagi surga barang mewah