Polri diusulkan bentuk Densus antikorupsi, ini kata KPK
Polri diusulkan bentuk Densus antikorupsi, ini kata KPK. Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membuat densus tindak pidana korupsi. Mendengar hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap jika diperlukan untuk membantu densus antikorupsi.
Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membuat densus tindak pidana korupsi. Mendengar hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap jika diperlukan untuk membantu densus antikorupsi untuk menangkap para koruptor.
"Ke depan kalau memang kepolisian ingin membentuk sebuah tim khusus melakukan pemberantasan korupsi, KPK tentu bisa mendukung dengan kewenangan koordinasi dan supervisi seperti yang kita lakukan sebelumnya," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/5).
Febri menambahkan, KPK akan bersedia untuk memfasilitasi mulai dari pelatihan penyidik hingga upaya pemeriksaan saksi. "Jika butuh pelatihan kita akan fasilitasi bersama jika membutuhkan misalnya pemeriksaan saksi kita akan fasilitasi sepanjang memang itu sesuai dengan UU Nomer 30 tahun 2002," ungkapnya.
Menurut mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini, dengan adanya kerjasama itu sangat baik untuk memberantas korupsi. "Sinergi ini akan lebih bagus bagi perang melawan korupsi ketimbang lembaga-lembaga penegak hukum dibenturkan secara langsung ataupun secara tidak langsung," ujarnya.
Namun Febri menyayangkan jika masih ada anggota Dewan yang memiliki anggapan bahwa KPK adalah sebuah lembaga yang bersifat sementara. "Kemudian masih ada pihak-pihak seperti anggota DPR ataupun pihak lain kemudian masih memahami atau masih menggunakan istilah ad hoc untuk mengatakan KPK sebagai lembaga sementara," ungkapnya.
"Karena saya kira pihak-pihak yang mengatakan demikian perlu membaca kembali perundang-undangan di Indonesia mulai dari TAP MPR Undang-Undang 31 tahun 1999 UU KPK dan peraturan yang lain termasuk putusan MK," ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Wenny Warouw mengusulkan Polri membentuk Densus Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Densus ini adalah untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.
"Jadi kita kembalikan kepada Kapolri, benahi strukturmu, bentuk suatu organisasi khusus dalam rangka antisipasi untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi," kata Wenny.
Wenny membantah usulannya ini akan memperlemah kerja KPK dalam konteks pemberantasan korupsi. Dibentuknya KPK, kata Wenny, karena intitusi Polri dinilai tidak efektif dalam memberantas praktik rasuah. Akan tetapi, dia meyakini Polri saat ini telah mampu berkontribusi memerangi korupsi.
"Tidak. Kalau polisi kuat kan balik dong, kan dulu karena polisi tidak kuat, itu ke KPK. Sekarang polisi sudah kuat, masa itu lembaga ad hoc mesti dipertahankan, gitu loh pemikirannya," tegasnya.
Baca juga:
Polri yakin Densus antikorupsi bisa lebih leluasa tangkap koruptor
Kapolri setuju usul pembentukan Densus Tipikor & minta dukungan dana
Politisi Gerindra usul Polri bentuk Tim Densus Tindak Pidana Korupsi
Seorang profesor dan 2 insinyur jadi tersangka korupsi proyek di UNM
KPK dalami peran Sandiaga di kasus Wisma Atlet dan RS Udayana
Diperiksa KPK kasus Wisma Atlet, Sandiaga mengaku tak tahu apa-apa
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.