Polri Koordinasi dengan Menteri Sofyan Djalil Soal Mafia Tanah di Kementerian ATR/BPN
Hal itu disampaikan terkait apa yang disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil soalnya banyaknya anak buahnya terlibat dalam aksi mafia tanah.
Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowk Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pemberantasan mafia tanah yang ada internal kementerian itu.
Hal itu disampaikan terkait apa yang disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil soalnya banyaknya anak buahnya terlibat dalam aksi mafia tanah.
-
Bagaimana Kementan dan Polri berkolaborasi untuk mendukung swasembada pangan? Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mem backup dan mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia. "Kami memiliki Personil-personil yang bisa digunakan seperti Kapolda dan Gubernur, Kapolres bersama Bupati dan ada babinkamtibmas maupun Brimob yang sudah menggarap tanaman jagung. Oleh karena itu, Pak Presiden berpesan kita harus kerja keras betul menghadapi situasi ini agar masalah pangan ini bisa kita pecahkan bersama," katanya.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa langkah konkret yang dilakukan Polri untuk mendukung Kementan? Sebagai langkah nyata, Kapolri mengatakan saat ini sedang dilakukan pengolahan lahan di berbagai daerah khusus tanaman jagung. Contoh, Jajaran Polda Yogyakarta sudah menyiapkan lahan 100 hektare untuk mensupport peningkatan produksi jagung. "Di Yogyakarta kemarin pak Kapolda akan memberikan lahan 100 hektare untuk mensupport apa yang menjadi kebijakan presiden yang secara teknis dijalankan pak Mentan," katanya.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
"Nanti dikoordinasikan kalau mengenai internal mereka," kata Argo saat dihubungi, Sabtu (9/10).
Argo mengungkapkan, antara Polri dan Kementerian ATR/BPN sudah saling bekerjasama untuk untuk memberantas mafia tanah. Apalagi, sudah adanya atau dibentuknya Satgas Mafia Tanah.
"Kan sudah ada Satgas Mafia Tanah antara Polri dan BPN," ungkapnya.
Sebelumnya, Jejaring mafia tanah semakin menggurita. Berbagai pihak digoda untuk terlibat dengan iming-iming fulus luar biasa. Terutama kalangan pegawai negeri di lingkaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil tidak menutup mata banyak anak buahnya terlibat dalam aksi mafia tanah. Para pegawai nakal ini bahkan menjadi bagian dari aksi para mafia menyerobot tiap lahan warga.
"Jadi (anggota) BPN juga kalau orang mengatakan bagian dari mafia tanah, saya akui betul," ucap Sofyan dalam seminar virtual, Kamis (7/10).
Sebenarnya jumlah mafia tanah tidak terlalu banyak. Menurut Sofyan, justru kelompok ini semakin berbahaya karena membuat jaringan di berbagai lembaga. Termasuk di kantornya.
Perang melawan mafia tanah tidak pernah usai. Menteri Sofyan menegaskan terus memerangi masalah ini.
Adapun korban mafia tanah bukan hanya masyarakat. Negara juga kerap merasakan dampaknya. Seperti kasus Pertamina yang berada di Pulomas, Rawamangun.
"Menang (Pertamina) dan yang menggugat diputuskan membayar 240 miliar sekian. Tiba-tiba pengadilan mendebet uang Pertamina, setelah itu hilang begitu saja, tidak tahu ke mana," ungkap dia.
Sofyan berjanji segera memecat anggota BPN terlibat dengan mafia tanah. Langkah ini diambil sebagai wujud bersih-bersih dari tangan kotor pegawai nakal di kementerian yang dipimpinnya.
"Akan segera saya pecat orang yang terlibat dan sekarang ini banyak program pembersihan internal," ujar Sofyan menegaskan.
Baca juga:
VIDEO: Menteri Sofyan Djalil Akui di BPN Ada Pegawai Jadi Mafia Tanah
VIDEO: Mahfud MD Bongkar Persekongkolan Jahat Mafia Tanah dengan Pengadilan
Buka-bukaan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil Akui Anak Buahnya Terlibat Mafia Tanah
Mahfud MD Bongkar Aksi Mafia Tanah Pasti Kerja Sama dengan Pengadilan
Hakim Agung: Hadapi Mafia Tanah Harus Ambil Sikap Afirmatif
Mahfud MD Ingatkan KY, Awasi Hakim Tangani Perkara Sengketa Tanah