Polri Minta Tambahan Rp28,58 T, Anggota Komisi III Harap Penggunaan Transparan
Menurut dia, politik anggaran bukan hanya berbasis kebutuhan belanja sesaat atau tahunan. Melainkan harus dipastikan perencanaannya yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan road maps pengelolaan Polri secara institusi.
Anggota Komisi III Didik Mukrianto berharap penggunaan anggaran di Polri harus transparan dan akuntabel, serta ramah terhadap partisipasi publik. Sebagaimana diberitakan, Polri mengajukan tambahan sebesar Rp 28,58 triliun untuk tahun 2022.
Dia melanjutkan, transparan dan akuntabel itu khususnya dalam hal belanja barang serta modal termasuk pengelolaan dan penggunaannya. Sebab melibatkan anggaran yang cukup besar, seperti permohonan tambahan di TA 2022 ini.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kenapa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
Menurut dia, politik anggaran bukan hanya berbasis kebutuhan belanja sesaat atau tahunan. Melainkan harus dipastikan perencanaannya yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan road maps pengelolaan Polri secara institusi.
"Termasuk perwujudan reformasi Kepolisian yang hingga saat ini belum selesai," ujar dia, saat dihubungi, Selasa (8/6).
Selanjutnya, politik anggaran pun harus selaras dan terintegrasi dengan target dan capaiannya. Dalam upaya pemenuhan dan pembenahan renstra jangka panjang, menengah dan prioritas yang dimiliki Polri.
"Karena politik anggaran ini bukan berbasis berdiri sendiri dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tapi harus menjadi satu kesatuan dalam politik anggaran jangka panjang dan menengah dalam membangun institusi Kepolisian yang modern, kuat dan berkeadaban," lanjut politisi Demokrat ini.
Harapan ini, lanjut dia, diutarakan sebagai upaya Komisi III untuk memastikan setiap mitranya bisa memaksimalkan kinerjanya. Termasuk institusi kepolisian. Dengan demikian, Polri mampu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan baik, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan juga melakukan penegakan hukum yang adil.
"Kami ingin memastikan bahwa keberpihakan anggaran untuk Polri bisa digunakan setransparan dan seefisien mungkin dalam mewujudkan kinerja Kepolisian," tandasnya.
Baca juga:
Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Dipangkas Rp1,9 Triliun Tahun Ini
Anggota DPR Heran, Anggaran Kemendikbudristek Turun Rp8 Triliun Setelah Digabung
Polri Minta Tambahan Rp28 T, Formappi Soroti Anggaran Pengamanan Ibu Kota Baru
KemenkumHAM Minta Tambahan Anggaran Rp2,74 Triliun untuk 2022
Ketua KPPU: Anggaran Kita Terbatas, Ruang Gerak Makin Sempit
Menteri KKP Minta Anggaran Rp8 Triliun untuk 2022, Ini Program Kerjanya
Pasca Refocussing, Kementerian ATR Serap Anggaran Rp2,5 Triliun