Polri tak bisa menahan hasrat para jenderal buat berpolitik
Jika memang ada anggota Polri yang maju dalam Pilkada 2018, itu sudah dalam pengawasan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Jika ada yang melakukan pelanggaran hukum, maka anggota Korps Bhayangkara tersebut tetap akan dihukum sesuai dengan prosedur yang ada.
Pilkada serentak 2018 akan diramaikan dengan bakal calon kepala daerah dari perwira tinggi TNI dan Polri. Seperti Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi yang akan bertarung di Pilgub Sumut, Kepala Korps Brimob Irjen Pol Murad Ismail di Pilgub Maluku, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin di Pilgub Kaltim dan Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Anton Charliyan di Pilgub Jawa Barat.
Selain itu, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw yang asli Papua, berencana maju di Pilgub Papua dengan mendaftar di Partai Golkar. Namun ternyata, rencana itu diurungkan.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan hal itu sudah menjadi pilihan dari Paulus dan bukan hak Polri melarangnya.
"Polisi enggak bisa menahan hak asasi semua anggota polisi untuk berpolitik apa pun itu bentuk politik. Kita enggak tahu juga. Dia kan belum menyampaikan secara resmi juga, belum ada juga dan enggak ada," kata Iqbal di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/1).
Namun, jika memang ada anggota Polri yang maju dalam Pilkada 2018, itu sudah dalam pengawasan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Jika ada yang melakukan pelanggaran hukum, maka anggota Korps Bhayangkara tersebut tetap akan dihukum sesuai dengan prosedur yang ada.
"Ada pengawasan kan, Irwasum, ada Propam kalau terbukti mekanismenya ada. Penegakan hukum adalah equal, siapapun itu. Kalau ada internal kami yang melakukan pelanggaran hukum, akan kami proses hukum. Prinsipnya adalah kepolisian akan lihat bukti-bukti itu," ujarnya.
Pihaknya bisa menghukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran apabila terbukti bersalah dan adanya alat bukti yang bisa menghukum anggota yang bersalah tersebut.
"Kita bekerja untuk penegakan hukum, menetapkan tersangka, ada alat buktinya. Minimal dua alat bukti yang cukup," ucapnya.
Oleh karena itulah, pihaknya akan membuat Satgas Money Politik agar tak terjadi kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan dilakukan oleh para calon kepala daerah saat Pilkada 2018 nanti.
"Sehingga kita bentuk Satgas Money Politic tujuannya adalah untuk meredam. Jangan sampai ada upaya yang curang, politik uang dan lain-lain. Sehingga goal Pilkada nanti mau pilih pimpinan yang amanah, yang berkualitas, itu sampai. Jangan sampai karena pemberian dan lain-lain. Kita akan melaksanakan proses hukum itu. Berpolitiklah yang santun, silakan para kontestan siap untuk menang, siap juga untuk kalah," tandasnya.
Baca juga:
PKS kumpulkan bakal calon kepala daerah untuk ikrar pemenangan
DPD Demokrat kumpul di rumah SBY bahas Pilkada Serentak
Polri klaim Satgas Money Politic cegah niat culas calon pejabat buat balik modal
Demokrat sebut sedang dikriminalisasi polisi, ini tanggapan Mabes Polri
Demokrat ungkap upaya kriminalisasi di Pilgub Kaltim, Papua dan DKI