PPKM Level 4 Makassar, Sejumlah Anggaran akan Dialihkan untuk Bansos
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih melakukan konsolidasi kekuatan keuangan untuk menyiapkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Pasalnya, saat ini Makassar dan Tana Toraja tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 berdasarkan keputusan pemerintah pusat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih melakukan konsolidasi kekuatan keuangan untuk menyiapkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Pasalnya, saat ini Makassar dan Tana Toraja tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 berdasarkan keputusan pemerintah pusat.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan pihaknya tengah menghitung dan menyiapkan bansos bagi masyarakat yang terdampak PPKM level 4. Danny mengaku nantinya bansos akan dikolaborasi dengan bantuan dari pemerintah pusat.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa PPPK dibuat? Meskipun dengan perjanjian kerja, namun PPPK juga termasuk pegawai ASN. Hal yang membedakan dengan antara PPPK dan PNS, salah satunya terletak pada masa percobaannya. Jika PNS biasanya diberlakukan masa percobaan selama 1 tahun, sementara PPPK tidak berlaku kebijakan ini.
"Jadi nanti kita harus perbanyak bantuan sosial untuk masyarakat terdampak PPKM level 4 ini. Harus dibantu masyarakat, makanya minggu ini saya konsolidasi kekuatan pemerintah kota disamping bansos banyak sekali nanti dari pemerintah pusat," kata Danny saat konfirmasi merdeka.com melalui telepon, Senin (26/7).
Meski demikian, kata Danny, pihaknya masih perlu konsolidasi keuangan Pemkot Makassar. Ia mengaku nantinya sejumlah anggaran akan dialihkan untuk bansos.
"Kita efektifkan pengalihan ke bansos. Karena PPKM level 4 ini cukup berat, sehingga kita harus benar-benar mendata untuk meringankan bebas masyarakat yang terdampak," tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Makassar, Asvira Anwar Kuba mengatakan pihaknya baru membicarakan teknis penyiapan bansos kepada masyarakat. Ia mengaku perlu waktu untuk melakukan pendataan berapa penerima bansos saat penerapan PPKM level 4.
"Saya belum tahu. Kita baru mau bicarakan teknisnya, baru keluar instruksinya," bebernya.
Ia mengatakan pihaknya perlu menyusun persyaratan masyarakat yang layak menerima bansos. Untuk itu perlu kehati-hatian agar tepat sasaran.
"Kita enggak mau terjadi masalah seperti saat tahun lalu. Untuk itu kita perlu kehati-hatian dalam menyusun persyaratan," ujarnya.
Meski demikian, kata Asvira, pihaknya sudah menerima instruksi dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk penyaluran bansos. Ia menyebutkan selama ini sejumlah masyarakat sudah mendapatkan bantuan bansos tunai dari Kemensos dan Bulog.
"Kami tidak punya datanya, karena Kemensos yang langsung membagikan melalui Kantor Pos dan BRI. Sementara untuk beras 10 Kg itu melalui Bulog," tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinsos Sulsel, Hasan Basri Ambarala mengatakan pihaknya baru koordinasi dengan kabupaten/kota untuk penyiapan bansos kepada masyarakat setelah ditetapkannya Makassar dan Tana Toraja diterapkan PPKM level 4. Untuk data penerima bansos, kata Ambarala, merupakan kewenangan kabupaten/kota.
"Kami hanya memantau saja. Kemensos langsung melempar ke kabupaten/kota jadi kewenangannya ada di mereka," ucapnya.
Baca juga:
PPKM Diperpanjang, Risma Pastikan Penyaluran Bansos akan Dipercepat
DPR Minta Kemenaker Perbaiki Target Sasaran dan Data Penerima BSU 2021
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Detail Bantuan Pemerintah Bisa Diterima Rakyat
Antusiasme Warga Cairkan BST Rp600 Ribu
Anies Bandingkan Program Vaksinasi Covid-19 dan Bansos
Mensos Risma: Pemerintah Tidak Bisa Berikan Bantuan Terus Menerus
Alasan Pemkot Depok Belum Anggarkan Bansos Untuk Non-DTKS