Pudji Hartanto resmi jabat Dirjen Perhubungan Darat
Pudji Hartanto sebelumnya menjabat sejumlah jabatan prestisius di kepolisian.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melantik Pudji Hartanto sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat di kantor Kementerian Perhubungan, Kamis (7/4). Pudji dilantik menggantikan Djoko Sasono yang sebelumnya mengundurkan diri dari Dirjen Perhubungan Darat Januari 2015 lalu.
Pelantikan dihadiri Kapolri Jendral Badrodin Haiti, sejumlah anggota DPR dan pejabat kepolisian. Usai dilantik, Pudji menyatakan kesiapannya menjalankan tugas sebagai Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub.
"Akan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan sebagai Dirjen Perhubungan Darat dengan sebaik baiknya dan menjalankan kebijakan Menteri Perhubungan serta menjadikan Ditjenhubdar menjadi wow," tegas Pudji.
Sebagai pejabat baru, mantan Kakorlantas Polri itu sadar butuh persiapan awal sebelum mengambil kebijakan. Konsolidasi, analisa dan evaluasi lebih dalam akan dilakukan mengenai sejauh mana kebijakan yang diambil.
"Tentunya sesuai dengan arahan Bapak Menteri," ujarnya.
Pudji sebelumnya merupakan perwira tinggi yang kariernya cukup gemilang di kepolisian. Selain menjadi Kapolda Sulselbar, Pudji pernah menjadi Kepala Korlantas dan Gubernur Akademi Kepolisian. Dia juga pernah menjadi ajudan Wakil Presiden Hamzah Haz pada 2001-2004 kemudian Wakapolda Banten, Kapolda Kepulauan Riau, Irwil II Itwasum Polri, dan Staf Ahli Manajemen Kapolri tahun 2011 - 2012.
Sejumlah terobosan juga pernah dicapainya. Terakhir, saat menjabat Kapolda Sulselbar, Pudji terkait transportasi telah menginisiasi regulasi becak motor (bentor). Bentor dan sejenisnya merupakan alat transportasi yang sejak lama keberadaannya sudah ada dan tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.
Namun, keberadaan modifikasi atau gabungan antara dua kendaraan yakni becak dan motor ini belum memiliki regulasi yang resmi dari pemerintah.
Baca juga:
Kemenhub: Saat BBM naik Organda langsung demo, giliran turun susah
Senggolan, TransNusa dan Batik Air rusak ekor dan sayap kiri
Usulan Pemkab Bekasi bangun stasiun kereta cepat ditolak
Presiden Jokowi bakal resmikan 6 pelabuhan di Indonesia Timur
Jokowi bakal resmikan 6 pelabuhan di Papua dan Maluku
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).