Reshuffle kabinet, Jokowi bisa meminta masukan siapa pun

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bongkar pasang kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Isu reshuffle kabinet jilid II kembali berhembus kencang belakangan ini. Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan melakukannya dalam waktu dekat.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bongkar pasang kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski, Presiden dapat menerima masukan dari siapapun.

"Reshuffle itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden bisa meminta masukan pada siapapun tetapi kewenangan melakukan reshuffle sepenuhnya ada pada Presiden dan timing yang tepat kapan waktunya itu Presiden yang tahu," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/4).

Pramono menyatakan masukan dari siapapun itu, termasuk dari Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam partai-partai pendukung pemerintahan. "Intinya Presiden ingin mendengarkan dari berbagai masukan tetapi kapan waktunya dan siapa itu kewenangan sepenuhnya presiden," ujarnya.

Pramono tak membantah bahwa nama-nama yang santer akan menjadi menteri di Kabinet Kerja turut menjadi bahan pertimbangan oleh Presiden dalam menentukan komposisi menteri di Kabinet Kerja. "Presiden inikan beliau setiap waktu dan saat apa yang terjadi di publik beliau tahu," ujarnya.

Seperti diketahui, pada pekan lalu secara diam-diam Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Setelah itu, giliran Ketua Umum Partai NasDem yang diam-diam melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana. Lalu dilanjutkan Romahurmuziy dari PPP menemui Jokowi.

Baca juga:
Jokowi soal reshuffle: Enggak usah ada yang dikte!
2 Menteri asal PDIP, NasDem, Amran & Sudirman dinilai layak diganti
Jauhi Nawacita, tiga menteri ini dinilai layak diganti
Ini alasan menteri bidang ekonomi dinilai layak direshuffle
Menteri-menteri ini dinilai bikin gaduh dan layak di-reshuffle