Kabar Reshuffle Kabinet: Bahlil Jadi Menteri ESDM, Yasonna Dicopot
Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Reshuffle kabinet dilakukan jelang berakhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden.
Berdasarkan kabar yang, beredar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan dicopot oleh Jokowi. Yasonna Laoly adalah Politisi PDI Perjuangan (PDIP) yang menjabat sejak 2014 atau periode pertama kepemimpinan Jokowi.
Yasonna disebut bakal digantikan dengan Politikus Gerindra Supratman Andi Atgas. Belakangan, posisi Supratman sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI juga telah digantikan.
Selanjutnya, posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dijabat kader NasDem Siti Nurbaya ikut tergeser. Kabarnya, kursi LHK diisi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat Wakil Menteri ATR/BPN.
Kabar lainnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Sedangkan, jabatan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang dijabat Bahlil bakal diisi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.
PDIP: Terserah Semaunya Presiden Saja
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengaku, partainya sudah mendengar sejak lama soal perombakan atau reshuffle kabinet di pemerintahan Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin yang mengarah pada menteri dari PDIP.
"Kabar dan rumor tentang niat menggusur kader PDI Perjuangan sudah lama kita dengar tetapi selama ini hanya isu. Jadi sikap kami hanya mendengar dan menunggu saja dan tidak ingin mencampuri masalah itu," kata Deddy, dalam keterangan resmi, Senin (13/8).
Deddy menegaskan, pada dasarnya PDIP berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab di pemerintahan hingga lengsernya Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Sebab PDI Perjuangan adalah tulang punggung lahirnya pemerintahan ini pada pemilu 2014 dan 2019. Dengan demikian secara etik dan moral kami merasa berkewajiban untuk menyelesaikan amanah yang diberikan oleh rakyat dan Presiden," ujar dia.
Namun, perihal reshuffle merupakan hak prerogatif dari Jokowi. Sehingga, PDIP tidak dalam posisi menerima atau menolak adanya reshuffle.
"Jadi kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada. Jika kader PDI Perjuangan mau diganti, itu terserah dan semaunya Presiden saja," tegas Deddy.
"Jikapun Presiden mau mengganti menteri-menteri profesional (non partai) yang direkomendasikan PDIP seperti Menkeu, Menlu, Menteri PUPR, Menhub dan Menteri ESDM, itu juga terserah Presiden saja. Kami merasa sudah cukup berupaya dan berjuang dalam memenangkan dan mempertahankan sehingga 10 tahun ini pemerintahan bisa berjalan dengan baik meskipun tekanan politik sejak 2014 sangat kuat," imbuhnya.
Jokowi Buka Suara Isu Reshuffle
Merespons ini, Jokowi kembali menyatakan bakal menggantikan menterinya jika memang diperlukan.
"Ya kalau, kalau diperlukan," kata Jokowi kepada awak media di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).
Jokowi menyatakan, bahwa ia masih punya hak prerogatif itu meski tak lama lagi jabatannya habis sebagai presiden.
"Saya sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan saya masih punya hak prerogatif itu," ujarnya.
Ketika ditegaskan apakah saat ini reshuffle diperlukan, Jokowi tidak menjawab.
