RI Dorong Penguatan Keamanan Siber & Kerjasama Intelijen Antisipasi Terorisme

Forum APSC di sela-sela KTT ASEAN ke 33 di Singapura ini merupakan forum terakhir di bawah Keketuaan Singapura di ASEAN dan untuk tahun 2019 akan diserahkan kepada Thailand. Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

2018-11-14 11:22:23

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mewakili pemerintah Indonesia memimpin delegasi pada Pertemuan ASEAN Political and Security Council (APSC) ke-18 di Singapura. Ada tiga hal utama yang dibahas oleh para perwakilan dari negara ASEAN dalam pertemuan tersebut.

"Sebelum KTT ASEAN sendiri ada pertemuan di bidang ekonomi, di bidang security, nah giliran saya itu di bidang security. Kita ketemu para menteri luar negeri tapi di Indonesia yang mewakili memimpin delegasi itu saya untuk masalah security dan saya kira kita membahas masalah-masalah yang sudah lama kita bincangkan sebelumnya," kata Wiranto, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/11).

Wiranto mengatakan, hal yang pertama dibahas terkait mengenai masalah di Myanmar. Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah lama menyarankan agar ASEAN mengambil peran yang cukup besar untuk masalah Myanmar, walaupun memang sudah ada beberapa negara ASEAN secara sungguh-sungguh membantu Myanmar termasuk Indonesia.

Menurut dia, Indonesia dari awal sudah memberikan satu perhatian yang cukup besar terhadap penyelesaian repatriasi dari pengungsi di Bangladesh untuk kembali ke Rakhine State Myanmar. Bahkan, Wiranto mengaku pernah secara khusus diundang oleh Pemerintah Myanmar dan bertemu Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk memberikan satu masukan menyikapi tuduhan-tuduhan dari internasional community terhadap Myanmar tentang human rights abuses.

"Tadi kita usulkan bahwa sebaiknya ASEAN Countries mengambil bagian dari penyelesaian Myanmar secara keseluruhan, tidak bisa membiarkan Myanmar mengurusi masalahnya sendiri karena sangat kompleks. Harus ada satu kepercayaan Myanmar kepada teman-teman yang terdekat adalah ASEAN, terserah Myanmar nanti memlih siapa, tapi yang terpenting harus ada satu pernyataan-pernyataan dari ASEAN Countries menyangkut masalah yang dihadapi oleh Myanmar karena kita tahu bahwa kerja sama ASEAN itu menyeluruh, tidak hanya menyangkut masalah ekonomi tapi banyak hal termasuk masalah keamanan," kata Wiranto.

Pembahasan kedua mengenai masalah cyber security. Mantan ketum partai Hanura ini menjelaskan bahwa kemajuan teknologi yang menyangkut kegiatan internet sudah luar biasa. Di ASEAN sendiri perkembangan dari pengguna internet besar sekali jumlahnya sekitar 640 juta pengguna internet di ASEAN.

Wiranto mengatakan, penggunaan internet tersebut kecuali untuk hal yang positif seperti komunikasi yang lebih cepat, masalah e-commerce yang lebih maju, dan masalah perdagangan, tetapi juga tidak luput dari pengguna internet oleh para pelaku kejahatan termasuk terorisme. Oleh karena itu, kerja sama masalah cyber itu sangat penting.

"Artinya ada satu sharing pengalaman dari negara-negara ASEAN untuk memperkaya bagaimana kita menghadapi terorisme dari wilayah cyber, jadi counter terrorism di wilayah cyber dan itu sudah kita lakukan baik counter terrorism sendiri maupun counter terrorism financing melawan kegiatan terorisme dari pembiayaan," ujar dia.

Namun, kata Wiranto, setiap negara perlu untuk memperbaharui informasi karena penggunaan internet oleh terorisme juga terus berkembang. "Jadi kita harapkan supaya kita terus meng-update supaya ada kemampuan kita untuk bisa mengungguli kegiatan terorisme itu," kata Wiranto.

Hal ketiga yang dibahas dan dianggap penting yaitu mengenai our eyes. Wiranto mengatakan, bahwa our eyes merupakan bentuk sharing informasi dan sharing intelijen untuk kepentingn pertahanan maupun kepentingan yang menyangkut banyak hal termasuk terorisme.

"Jadi our eyes itu dulukan Kementerian Pertahanan kita yang memberikan satu inisiatif agar negara-negara ASEAN ini dalam kapasitas kerja sama yang menyeluruh itu terus mengembangkan sharing informasi, sharing intelijen. Karena kita menghadapi kejahatan internasional maka batas negara itu absurd, batas negara itu otomatis tidak ada karena mereka tidak mengenal batas negara bahkan undang-undang di negara manapun. Kalau kita hanya single state, mengatasinya hanya dengan kemampuan sendiri itu tidak mungkin," kata Panglima TNI periode 1998-1999.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah Indonesia mengajak ASEAN Countries bersama-sama untuk bagaimana bisa mengamati our eyes itu supaya semua yang terjadi di negara lain juga bisa dimengerti. Sehingga pemerintah bisa melakukan satu rencana yang sistematis, rencana lebih valid untuk melawan kejahatan-kejahatan di lintas batas atau kejahatan yang akan mengarah ke negara-negara ASEAN.

"Tadi saya juga menyampaikan apresiasi kepada negara ASEAN yang telah membantu Indonesia dalam menghadapai bencana gempa bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah dan mendorong penguatan dan pemanfaatan AHA Center sebagai focal point dalam mobilisasi bantuan kemanusiaan di kawasan," kata Wiranto.

Forum APSC di sela-sela KTT ASEAN ke 33 di Singapura ini merupakan forum terakhir di bawah Keketuaan Singapura di ASEAN dan untuk tahun 2019 akan diserahkan kepada Thailand. Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Baca juga:
Wiranto sebut tingkat kerukunan menurun akibat penggunaan simbol agama di Pilkada
Tahun depan, pemerintah tambah anggaran alutsista menjadi Rp 75 Triliun
Menkopolhukam bentuk Satgas Tanggap Darurat gempa & tsunami Palu
Menko Polhukam akan koordinasi soal bantuan luar negeri untuk penanganan gempa
Menko Polhukam rapat bareng dubes bahas bantuan internasional buat gempa Palu
Wiranto: Daripada dijarah buka Minimarket, barang yang diambil kita ganti uang
Tetap di Palu, Menko Polhukam akan pastikan pelayanan Pemda sudah aktif

(mdk/gil)