Ribuan Mahasiswa Jember Tolak Presiden Tiga Periode
Demonstrasi mahasiswa menentang wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden berlanjut ke Jember. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di daerah itu baru menggelar unjuk rasa, Selasa (12/4).
Demonstrasi mahasiswa menentang wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden berlanjut ke Jember. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di daerah itu baru menggelar unjuk rasa, Selasa (12/4).
Aksi berlangsung sejak siang. Massa berangsur bubar menjelang waktu berbuka.
-
Kapan aksi demo terjadi? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Kapan Hari Demokrasi Internasional diperingati? Setiap tanggal 15 September masyarakat dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional.
-
Dimana demo buruh terjadi? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Bagaimana cara aktivis perempuan menyuarakan isu-isu perempuan dalam demonstrasi? Massa juga menyuarakan beragam isu perempuan melalui poster, spanduk dan orasi selama unjuk rasa berlangsung.
-
Siapa yang terlibat dalam demo tersebut? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Rencananya, akan ada ribuan massa aksi yang ikut serta dalam demo tersebut.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Selain menolak wacana perpanjangan masa jabatan atau penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se- Jember ini juga mengecam kinerja pemerintah pusat yang dianggap gagal mengatasi krisis ekonomi.
"Wacana penundaan pemilu adalah kegilaan di tengah kegagalan pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Hingga saat ini, pemerintah belum mampu menstabilkan harga minyak goreng," ujar M Yayan, koordinator Aliansi BEM Se- Jember dalam orasinya.
Kecam Kenaikan PPN
Mahasiswa juga mengecam sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dirasa tidak pro rakyat, seperti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN).
"Kenaikan pajak di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih akibat pandemi, akan memicu kenaikan harga barang kebutuhan yang lain, sehingga makin menyulitkan masyarakat," papar Yayan.
Berbagai tuntutan mereka layangkan, seperti mendorong ketua DPRD Jember dan perwakilan partai politik (parpol) dalam komisi untuk menandatangani pakta integritas. Mereka mendesak agar Ketua DPR RI serta Presiden secara tegas menolak penundaan Pemilu 2024, tidak mengamandemen UUD 1945, menyelesaikan persoalan tingginya harga minyak dan me-reshuffle menteri perdagangan, serta mencabut kebijakan kenaikan PPN 11 persen.
"Kami mendesak pimpinan partai di Jember untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat di Jakarta," tegas Yayan.
Massa Ditemui Pimpinan DPRD Jember
Setelah menunggu sekitar 1 jam di depan gedung DPRD Jember dengan berbagai orasi, perwakilan mahasiswa akhirnya ditemui pimpinan DPRD Jember.
Para politisi itu juga bersedia menandatangani pakta integritas yang menjadi tujuan aksi mahasiswa itu.
"Kami akan menyampaikan aspirasi teman-teman ke Jakarta," ujar Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember yang juga Sekretaris DPC PKB Jember.
(mdk/yan)