Ridwan Kamil: Meikarta sejak Pilkada isunya melebar ke sana ke sini
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengkaji perizinan proyek properti Meikarta. Sementara kasus yang membelit pejabat dan bupati Bekasi diserahkan sepenuhnya kepada para penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengkaji perizinan proyek properti Meikarta. Sementara kasus yang membelit pejabat dan bupati Bekasi diserahkan sepenuhnya kepada para penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Emil berkilah bahwa segala macam aspek perizinan dan rekomendasi dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya. Sebagai Gubernur Jawa Barat yang baru, ia merasa butuh waktu untuk menguasai masalah.
-
Kapan Ridwan Kamil mencoblos? Hal itu ia sampaikan usai mencoblos surar suara di TPS 45, Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu (14/2).
-
Kapan Ridwan Kamil menyelesaikan kuliahnya? Selanjutnya adalah potret Ridwan Kamil saat menyelesaikan Sarjana S-1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995.
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
-
Siapa yang menyambut Ridwan Kamil di Cagar Budaya Setu Babakan? Kedatangannya itu langsung disambut oleh mantan Gubernur Fauzi Bowo alias Foke, Rabu (4/9).
-
Siapa yang memberikan wejangan kepada Ridwan Kamil? Dalam pertemuan itu, Foke mengaku telah memberikan sejumlah wejangan kepada mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.
-
Apa yang dikatakan Ridwan Kamil terkait Ketua Tim Sukses? Sebelumnya, bakal calon gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil (RK) akan mengumumkan ketua Tim Sukses (Timses) Pemenangan RIDO alias Ridwan-Suswono dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Ridwan Kamil usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) di kediaman Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024)."(Ketua timses) sehari dua hari pasti saya kabari," kata RK kepada wartawan di Jakarta.
"Saya belum berpengetahuan secara mendalam terkait yang namanya Meikarta, yang memang sejak Pilkada isunya melebar ke sana ke sini. Dalam mengambil keputusan tentulah harus dengan kelengkapan data," katanya saat ditemui di Bandung, Senin (22/10).
Ia mengaku meminta staf yang dulu terlibat dalam proses rekomendasi untuk melakukan proses pemberian informasi kepada dirinya. Laporan sementara yang diterima, bahwa 85 hektare yang direkomendasikan Pemprov Jabar dianggap tidak ada masalah.
Hanya saja, ia menegaskan tidak akan mengintervensi kasus Meikarta dan akan mendukung penuntasan kasus oleh KPK. Jika kasus ini terkait dengan masalah suap menyuap pada izin-izin lanjutan setelah Pemprov Jabar memberikan rekomendasi, katanya, maka itu adalah aspek pidana.
"Domain kewenangan penegakan hukum yang dilaksanakan KPK, jadi Pemprov mendorong KPK untuk semaksimal mungkin menegakkan hukum," ucapnya.
Menurutnya, Pemprov Jabar tidak pernah mengeluarkan izin kepada Meikarta. "Pemprov hanya memberikan rekomendasi permohonan dari pemerintah tingkat II, direkomendasi atau tidak. Jadi keliru kalau izin dicabut ke Pemprov dalam kewenangannya tidak seperti itu," lanjutnya.
Perizinan Meikarta, katanya, adalah wewenang Pemkab Bekasi. Wewenang Pemprov Jabar adalah memberi rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab Bekasi. Rekomendasi hanya untuk pertimbangan terkait peruntukan tanah.
Dari 500 hektare yang direncanakan dan 143 hektare yang diajukan Pemkab Bekasi, Pemprov Jabar di zaman gubernur terdahulu, Ahmad Heryawan sudah mengeluarkan rekomendasi untuk seluas 85 hektare. Dari kajian sementara ini tidak ada masalah administrasi dalam pengajuan 85 hektare lahan tersebut.
Disinggung mengenai nasib konsumen, Emil mengaku tidak paham urusan tersebut. Ia memilih untuk menyerahkannya kepada pihak penjual dan pembeli. "Tapi kan saya belum rapat semuanya, kemungkinan saya panggil juga Pemda Bekasi, pihak pengembang," pungkasnya.
Baca juga:
Kementerian PU-PR ikut investigasi pelanggaran mega proyek Meikarta
Bupati Bekasi jalani pemeriksaan perdana pascaditahan
KPK periksa Neneng Hasanah sebagai saksi buat tersangka lain suap Meikarta
KPK periksa para saksi kasus suap proyek Meikarta pekan ini
Ridwan Kamil sebut izin untuk 85 hektar proyek Meikarta tak ada masalah
KPK sebut butuh proses panjang jerat Lippo sebagai tersangka korporasi suap Meikarta