Romo Benny: Jika setuju revisi UU KPK, Jokowi jauh dari rakyat
Dia menilai revisi UU KPK saat ini tidak urgent.
Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, menilai revisi UU KPK tidak terlalu penting. Revisi UU KPK justru akan membunuh KPK secara perlahan-lahan.
"Revisi UU KPK sebenarnya tidak urgent, lebih penting UU Tipikor daripada UU KPK," kata Romo Benny, di Gedung PGI, Jakarta Pusat, Selasa (9/2).
Ia menilai jika DPR ngotot untuk merevisi UU KPK, maka jelas DPR ingin membunuh KPK secara perlahan. Sehingga nantinya KPK akan mandul sebagai lembaga pengawas keuangan negara.
Dia berharap Presiden Jokowi juga tidak menyetujui revisi UU KPK. Jika tidak, kepercayaan rakyat pada Jokowi terkait pemberantasan korupsi akan hilang.
"Pak Jokowi sudah dicintai rakyat maka jangan jauhkan Jokowi dengan nawacita-nya. Jika Jokowi setuju revisi UU KPK, Jokowi akan jauh dari nawacita, jauh dari rakyat," tandas Romo Benny.
Baca juga:
Prof Romli: Jangan sampai KPK menganggap semua lembaga korup
Diundang Baleg, Pakar Hukum Pidana ini tak setuju ada revisi UU KPK
Revisi UU KPK, Baleg DPR dengarkan keterangan pakar hukum
Tolak revisi UU, Gerindra usul seluruh pejabat wajib disadap KPK
Ketua Baleg DPR janji objektif bahas revisi UU KPK
Muncul petisi 'jangan bunuh KPK', ditandatangani lebih 56.000 orang
Datangi Baleg DPR, Koalisi Masyarakat Sipil tolak revisi UU KPK
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.