Ruki mau curhat kasus BG, Jokowi bilang itu urusan penegak hukum
Jokowi disebut tak mau intervensi soal kasus hukum yang ada di KPK, Polri dan Kejaksaan.
Plt Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki mengaku sempat membahas kelanjutan kasus dugaan Korupsi Komjen Polisi Budi Gunawan dengan Presiden Joko Widodo. Namun, kata Ruki, Jokowi hanya mengatakan silakan proses tersebut dibahas kepada penegak hukum yang bersangkutan.
"Saya sampaikan juga kepada Presiden (soal kelanjutan Kasus BG). Beliau (Presiden) mengatakan itu adalah urusan penegakan hukum," ujar Ruki usai di Ruang Credential, di Istana Merdeka, Jumat (27/2).
Menurut Ruki, Presiden mengatakan seperti itu lantaran tidak ingin mengintervensi permasalahan teknis kasus-kasus baik yang berada di KPK maupun Polri. Alhasil, KPK pun akan berkoordinasi dengan Polri untuk menindaklanjuti kasus Komjen Pol Budi Gunawan yang ditetapkan tersangka atas dugaan kepemilikan rekening gendut.
"Urusan KPK, Polri, Kejaksaan, beliau tidak mau intervensi hal seperti itu. Kami tetap bicarakan dengan penegak hukum lainnya apa yang harus dilakukan bersama atas kasus ini," kata Ruki.
Komjen Pol Budi Gunawan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya oleh KPK ke Pengadilan Jakarta Selatan. Gugatan Praperadilan Budi dimenangkan dengan putusan PN Jaksel bahwa jabatan Budi sebagai lemdikpol bukan merupakan unsur pejabat negara.
Atas putusan itu, KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun ditolak. Kemudian, KPK juga mengirim surat ke MA terkait hal ini, namun belum direspon.
Baca juga:
KPK menyerah, tak akan ajukan PK atas putusan praperadilan Komjen BG
Jokowi terima kunjungan para pimpinan KPK di Istana
Bertemu diam-diam dengan Ruki, Kabareskrim bantah bahas Samad dan BW
KPK pusing para tersangka korupsi ramai-ramai ajukan praperadilan
Kesal dituding lemahkan KPK, Ruki sebut 'Yang mendirikan KPK siapa?'
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).