SBY: Hukum harus ditegakkan di Papua

8 Anggota TNI tewas ditembak di Papua. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk kasus ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bergegas pulang dari Pemalang ke Jakarta ketika mendengar delapan anggota TNI tewas ditembak sipil bersenjata di Papua. SBY menegaskan akan mengambil tindakan tegas terkait penyerangan ini.

"Tentu kedaulatan negara harus dijaga. Keutuhan teritorial harus dijaga. Situasi sosial kemanan harus dijaga dan hukum harus ditegakkan," kata Presiden SBY di Istana Negara, Jumat (22/2).

Menurut SBY situasi ini mengganggu stabilitas di Papua. Pemerintah Indonesia sudah bekerja keras untuk membangun Papua.

"Pemerintah memprioritaskan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan untuk Papua. Baik dengan kebijakan dan program aksi termasuk alokasi dan distribusi anggaran termasuk sejumlah langkah agar taraf hidup dapat ditingkatkan dari masa ke masa," kata SBY.

SBY mengaku sudah menginstruksikan Indonesia dan dunia perlu tahu prajurit TNI dan Polri menjalankan tugas, menjaga kedaulatan, sekaligus menjaga keamanan dan memproteksi rakyat. Bukan menindas warga Papua.

"Sudah sangat jelas saat menjalankan tugas TNI dan Polri sungguh menghormati hukum dan aturan yang berlaku, hormati HAM, manakala ada eksesif tentu akan dapatkan sanksi. Namun, hal ini sangat mengganggu. Oleh karena itu, negara harus mengambil langkah yang cepat dan tepat. Itu yang hendak kita lakukan," tegas purnawirawan jenderal bintang empat ini.