Sejumlah eks Gafatar ditolak warga Cianjur

Penolakan eks Gafatar dilakukan oleh warga Kampung Munjul, Desa Munjul, Kecamatan Cilaku.

Warga di sejumlah wilayah di Cianjur, Jawa Barat, menolak kepulangan keluarga mantan anggota Gafatar yang tercatat pernah tinggal di sekitar wilayah tersebut, seperti warga Kampung Munjul, Desa Munjul, Kecamatan Cilaku.

Tokoh warga Kampung Munjul Iwan mengatakan, Kertohadi Suwiryo mantan Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan ke kampungnya ditolak tegas warga, meskipun Kertohadi pernah tercatat sebagai warga setempat.

"Dia tinggal bersama istri dan keempat anaknya dengan mengontrak rumah seorang warga tahun 2015. Keluarga Kertohadi hanya menetap selama satu bulan. Sebelumnya mereka tinggal di Sragen-Jateng, selama tinggal di Munjul keluarga itu terkesan tertutup," kata Iwan, Senin (1/2).

Iwan mengungkapkan, sejak ramainya pemberitaan Gafatar yang dipulangkan dari Kalimatan, kampungnya sering didatangi aparat keamanan dari kepolisian maupun TNI, serta dinas-dinas terkait, meskipun dirinya tidak mengetahui secara persis apakah keluarga tersebut dipulangkan ke Munjul atau tidak.

"Meskipun saya sudah didatangi banyak pihak, tapi saya tidak tahu bagaimana kejelasan dari keluarga tersebut karena mereka bukan asli warga kami. Kalau dipulangkan ke kampung ini, sudah pasti warga menolak karena disini dia hanya mengontrak," ujar Iwan seperti dikutip dari Antara.

Selang satu bulan tinggal di kampung itu, masih kata Iwan, Kertohadi meminta surat pengantar pada dirinya sebagai Ketua RT untuk pindah domisili ke Kalimantan.

"Saya tidak sempat menanyakan alasan kepindahannya ketika itu," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Cianjur, Sumitra, menerangkan, ada eks Gafatar dari Kalimantan yang akan dipulangkan ke Cianjur, sesuai dari daftar yang di dapat dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

"Kami sedang berkoordinasi dengan kepolisian, Disdukcapil dan Bakesbang karena bagaimanapun mereka masih warga negara Indonesia. Meskipun ada penolakan, kami akan tetap melakukan koordinasi," kata Sumitra.