Sejumlah organisasi di Yogya minta Florence dibebaskan

Menurut mereka, sikap yang ditunjukan sejumlah warga yang melaporkan Florence ke Polda DIY terlalu berlebihan.

Sejumlah lembaga dan organisasi di Yogyakarta menyatakan sikap bersama menyikapi kasus Florence yang dibawa ke ranah hukum. Sejumlah lembaga tersebut yakni AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Yogyakarta, KMIPY (Koalisi Masyarakat Informasi dan Penyiaran Yogyakarta), LBH Pers dan LBH Yogyakarta.

Mereka menyatakan sikap mendesak Kapolda DIY untuk mengutamakan proses mediasi dan mengedepankan azas ultimum remedium dengan menghentikan proses pidana Florence.

Menurut ketua AJI Yogyakarta, Hendrawan, sikap yang ditunjukan sejumlah warga yang melaporkan Florence ke Polda DIY terlalu berlebihan. Dia menilai sanksi sosial yang didapat Florence sudah lebih dari cukup untuk menghukum Florence.

"Menyikapi kasus ini terlalu berlebihan, Flo sudah mendapat sanksi sosial yang menurut saya sudah sangat berat secara psikologis," kata Hendrawan saat menggelar konferensi pers bersama di kantor LBH Yogyakarta selasa (2/9).

Hendrawan juga mengkritisi UU ITE yang sangat meresahkan karena sangat mungkin menjerat setiap orang yang kritis di media sosial.

"Kasus Florence ini menjadi fakta, bahwa UU ITE bisa saja menyerang siapa saja di media sosial. Termasuk para jurnalis dan juga orang-orang kritis," jelasnya.

Sementara itu perwakilan dari KMIPY, Farid Bambang Siswantoro mengatakan, apa yang terjadi pada Florence merupakan ancaman terhadap demokrasi. Terutama terkait dengan penggunaan UU ITE pasal 27 dan pasal 28 yang bisa mengancam siapa saja. Dia juga menilai LSM yang melaporkan Florence terlalu aktif sehingga kasus sepele seperti itu sampai dipidanakan.

"Ini kombinasinya cocok, LSM aktif terlalu aktif, polisi sangat aktif," ujarnya.

Meski demikian dia berharap kasus tesebut bisa diselesaikan tanpa perlu menempuh jalur pidana. "Sudahlah, inikan hanya kasus sepele," pungkasnya.